LEBAK | BantenPopuler.com — Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak Nusantara) bersama Relawan Pembela Masyarakat (RPM) dan Korps PKN akan menggelar aksi akbar di depan Kantor Bupati Lebak pada Senin (6/10/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Bupati Lebak yang dinilai menyalahi aturan dalam pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Multatuli.
Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, menilai langkah Bupati dalam menunjuk Plt Dewan Pengawas sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum dan mencerminkan lemahnya kepemimpinan daerah.
“Menurut PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, jika terjadi kekosongan di dua organ vital perusahaan daerah, Bupati seharusnya mengambil alih kewenangan sementara, bukan malah menunjuk pejabat Plt tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Yudistira, Sabtu (4/10/2025).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang berpotensi merugikan publik, khususnya pelanggan PDAM di Lebak.
“Air adalah hak dasar warga negara. Ketika keputusan diambil tanpa regulasi yang jelas, rakyat yang akan dirugikan. Ini bukan sekadar maladministrasi, tapi bentuk nyata anomali kepemimpinan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua RPM Lebak, Imam Apriana, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak memiliki motif politik atau kepentingan tertentu.
“Kami turun murni karena suara rakyat. Tidak ada muatan gelap di balik aksi ini. Kami hanya ingin Bupati menjelaskan alasan pengangkatan Plt Dewan Pengawas PDAM tanpa melalui prosedur seperti open bidding,” kata Imam.
Imam juga menyebut, dalam aksi nanti pihaknya akan melibatkan sekitar 100 peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami berharap Bupati berani menemui massa dan memberikan penjelasan secara terbuka. Publik berhak tahu alasan kebijakan yang dianggap menyalahi aturan itu,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi sorotan publik Lebak karena dinilai menggambarkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah, terutama dalam pengelolaan BUMD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat
reporter: sapnudi
