LEBAK — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat. Sejumlah bukti dan rekaman percakapan yang dihimpun mengarah pada dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada calon pekerja dengan iming-iming dapat diterima bekerja di dapur MBG.
Kasus tersebut kini menjadi sorotan setelah seorang calon pekerja berinisial ADT disebut telah menyerahkan sejumlah uang melalui transaksi perbankan. Namun, setelah uang diberikan dan waktu berlalu selama berbulan-bulan, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
Ironisnya, hingga kini korban disebut belum memperoleh kepastian mengenai status penerimaan kerja maupun kejelasan mengenai pengembalian uang yang telah disetorkan.
Rekaman Percakapan Ungkap Dugaan Aliran Uang
Berdasarkan rekaman percakapan yang dihimpun, muncul nama seorang perempuan yang disebut Ibu Rita. Dalam keterangan tersebut, Rita diduga menjadi pihak yang memfasilitasi proses perekrutan dan berkaitan dengan penyerahan uang kepada seseorang yang disebut sebagai Asisten Lapangan (Aslap) Dapur MBG.
Informasi tersebut tentu perlu diuji melalui pemeriksaan dan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang disebut.
Namun persoalan menjadi semakin serius karena Aslap yang disebut-sebut dalam perkara ini hingga berita ini disusun belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi.
Upaya konfirmasi terhadap pihak Aslab disebut belum membuahkan hasil. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena terdapat pihak yang mengaku telah menyerahkan uang dan sampai sekarang belum mendapatkan kepastian atas pekerjaan yang dijanjikan.
Uang Sudah Masuk, Pekerjaan Tak Kunjung Ada
Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan komunikasi antara calon pekerja dan pihak perekrut.
Jika benar terdapat transaksi uang yang dikaitkan dengan proses penerimaan pekerja Dapur MBG, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius dan patut diperiksa secara menyeluruh.
Sebab, program MBG merupakan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Proses perekrutan tenaga kerja di dalamnya semestinya berlangsung secara transparan, profesional, dan tidak membebani masyarakat dengan pembayaran yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Apalagi dalam kasus ADT, terdapat dugaan bukti transaksi perbankan yang dapat menjadi petunjuk untuk menelusuri siapa pemberi, penerima, tujuan transfer, serta komunikasi yang menyertai transaksi tersebut.
Baralak Nusantara: Jangan Ada yang Berlindung di Balik Program MBG
Ketua Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak Nusantara), Yudistira, mengecam keras dugaan praktik tersebut.
Menurutnya, apabila benar terdapat pihak yang meminta uang untuk meloloskan seseorang menjadi pekerja Dapur MBG, maka persoalan tersebut harus dibuka secara terang dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau benar ada uang yang diminta dengan iming-iming pekerjaan di Dapur MBG, ini harus diusut. Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya membantu masyarakat justru dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,” katanya menegaskan
Ia juga mempertanyakan keberadaan Aslap yang disebut dalam rekaman dan hingga kini belum berhasil dikonfirmasi.
“Kami mempertanyakan, siapa sebenarnya Aslap ini, apa kewenangannya, dan apakah benar memiliki kapasitas dalam menentukan atau memfasilitasi penerimaan pekerja? Kalau memang tidak terlibat, sangat penting memberikan klarifikasi. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengeluarkan uang justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Baralak Nusantara Segera Bersurat kepada Wakil Bupati dan Kepala BGN
Ketua Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak Nusantara), Yudistira, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah resmi terkait dugaan persoalan rekrutmen tenaga kerja Dapur MBG tersebut.
Yuris mengatakan, Baralak Nusantara akan melayangkan surat kepada Wakil Bupati sebagai bagian dari pihak yang diharapkan ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
“Baralak Nusantara akan segera bersurat kepada Wakil Bupati. Kami meminta persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau benar ada masyarakat yang diminta uang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di Dapur MBG, ini harus diperiksa secara serius,” tegas katanya
Tak hanya kepada pemerintah daerah, Baralak Nusantara juga akan mendorong agar persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami juga meminta agar Wakil Bupati dapat menyampaikan dan bersurat langsung kepada Kepala BGN. Jangan sampai dugaan persoalan di tingkat Dapur MBG hanya berhenti di bawah. Kepala BGN harus mengetahui persoalan ini dan memastikan proses rekrutmen maupun pengelolaan Dapur MBG berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Pentolan Baralak Nusantara ini menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Namun, ketika terdapat dugaan transaksi, bukti transfer, rekaman percakapan, serta korban yang mengaku belum mendapatkan kepastian pekerjaan, menurutnya persoalan tersebut layak diperiksa secara terbuka.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta pemeriksaan. Kalau memang tidak benar, buktikan. Kalau benar ada permainan, jangan ada yang dilindungi. Program MBG adalah program untuk kepentingan masyarakat, bukan tempat untuk memperjualbelikan kesempatan kerja,” pungkas Yudistira
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Asisten Lapangan (Aslap) Dapur MBG yang disebut dalam keterangan dan rekaman belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini.
