SERANG – Di tengah meningkatnya pembubaran diskusi dan pemutaran film dokumenter di sejumlah daerah, suasana berbeda justru terlihat di Padepokan Bumi Alit Padjadjaran. Ratusan aktivis, mahasiswa, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat berkumpul dalam agenda “Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Selasa (12/5).
Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi kritik terhadap proyek-proyek besar negara di Papua yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat dan kelestarian hutan.
Pengasuh padepokan, Abah Elang Mangkubumi, menyampaikan bahwa film dokumenter itu bukan sekadar tayangan biasa, melainkan cermin dari persoalan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Papua.
“Ini bukan soal anti pembangunan. Yang dipersoalkan adalah ketika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan manusia, hutan, dan ruang hidup masyarakat adat,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Film tersebut menyoroti kondisi masyarakat adat seperti suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang disebut mengalami tekanan akibat ekspansi proyek pangan dan industri skala besar di Papua.
Dalam forum itu, Abah Elang menilai paradigma pembangunan nasional saat ini terlalu berorientasi pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam, namun minim keberpihakan terhadap masyarakat lokal.
“Hutan Papua itu bukan lahan kosong. Di sana ada sejarah, ada kehidupan, ada identitas. Kalau tanah adat dirampas atas nama proyek strategis, maka yang hilang bukan cuma pohon, tapi juga masa depan manusia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung maraknya pembubaran agenda nobar dan diskusi film dokumenter di berbagai daerah. Menurutnya, tindakan represif justru menunjukkan ketakutan terhadap suara-suara kritis masyarakat.
“Kalau sebuah film dianggap berbahaya hanya karena membuka kenyataan, berarti ada yang sedang disembunyikan. Kebenaran tidak akan hilang hanya karena diskusinya dibubarkan,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Diskusi berlangsung hingga malam hari dengan pembahasan mengenai krisis iklim, konflik agraria, hak masyarakat adat, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Sejumlah peserta menilai forum seperti ini penting untuk membuka ruang pendidikan publik di tengah minimnya informasi yang berimbang mengenai situasi di Papua.
Menutup pernyataannya, Abah Elang mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan tanah bukan hubungan ekonomi semata.
“Tanah ini bukan barang dagangan. Alam adalah ibu yang memberi kehidupan. Pemimpin yang bijak seharusnya menjaga, bukan menjualnya,” pungkasnya.
Acara nobar dan diskusi tersebut disebut menjadi awal konsolidasi lanjutan jaringan aktivis dan masyarakat sipil di Banten untuk mengangkat isu lingkungan dan hak masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.
