Bantenpopuler.com – Gelombang kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Di Kabupaten Bandung Barat, lebih dari 1.300 siswa dilaporkan jatuh sakit usai menyantap makanan dari program tersebut. Peristiwa serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, sehingga jumlah korban di tingkat nasional kini disebut telah menembus ribuan sejak awal tahun.
Fenomena ini menuai kecaman keras dari Sapnudi, aktivis muda asal Lebak. Ia menilai program yang semula digadang-gadang untuk menanggulangi stunting justru menjadi ancaman nyata bagi keselamatan anak-anak di sekolah.
“Program ini seharusnya melindungi dan menyehatkan, bukan malah mencelakakan. Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya siswa keracunan adalah bukti nyata bahwa MBG gagal dalam hal pengawasan dan keamanan pangan,” tegas Sapnudi kepada media (26/9/2025).
Ia menjelaskan, berulangnya kasus keracunan memperlihatkan adanya kelemahan mendasar, mulai dari kualitas dapur penyedia, penyimpanan makanan yang tidak higienis, hingga distribusi yang tidak terkontrol. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus berani mengambil langkah cepat dan tegas.
Sapnudi mendesak agar pemerintah segera menghentikan sementara jalannya MBG secara nasional hingga ada audit independen terhadap seluruh rantai pasok. Sambil menunggu perbaikan tata kelola, ia mendorong agar anggaran dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau voucher pangan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh keluarga siswa. Menurutnya, cara ini jauh lebih aman dan memberi kendali penuh kepada orang tua dalam memilih bahan makanan untuk anak-anak mereka.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang tidak adil, dimana siswa-siswi yang notabene berasal dari keluarga mampu dan cukup gizi juga merasakan, sedangkan keluarga yang kurang mampu hanya merasakan makan siang gratis tanpa kesejahteraan keluarga didalamnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemerintah memberikan kompensasi dan pemulihan bagi para korban, serta memastikan ada mekanisme pengaduan cepat di setiap sekolah. Tidak kalah penting, pihak penyelenggara atau penyedia yang lalai harus diberi sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Jika negara serius menanggulangi stunting dan memperbaiki gizi anak, maka keselamatan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai anak-anak terus dijadikan korban hanya demi menjalankan program politik. Hentikan dulu MBG, evaluasi total, dan pastikan ke depan tidak ada lagi korban,” tutupnya.
