Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Banten

Pemilu oleh DPR : Kudeta Sunyi atas Kedaulatan Rakyat

badge-check

Abah Elang Mangkubumi
Tokoh Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), pemerhati demokrasi dan kedaulatan rakyatPerbesar

Abah Elang Mangkubumi Tokoh Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), pemerhati demokrasi dan kedaulatan rakyat

Abah Elang Mangkubumi
Tokoh Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), pemerhati demokrasi dan kedaulatan rakyat

Bantenpopuler.com – Wacana pemilu yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat patut dibaca dengan kewaspadaan konstitusional. Di balik bahasa efisiensi dan stabilitas, tersimpan risiko serius: penggeseran kedaulatan rakyat dari bilik suara ke ruang-ruang kekuasaan. Perubahan ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan peralihan prinsip yang berpotensi mengosongkan makna demokrasi itu sendiri.

Pemilu langsung adalah fondasi legitimasi republik. Mengalihkannya kepada DPR berarti mereduksi peran rakyat dari subjek menjadi penonton, sekaligus menempatkan demokrasi pada jalur yang rawan melahirkan konsensus elite dan mempersempit partisipasi publik. Dalam konteks bangsa yang majemuk dan dinamis seperti Indonesia, penyempitan partisipasi bukan solusi, melainkan sumber masalah baru.

Pandangan ini bukan sekadar sikap politik, melainkan berakar kuat pada tafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan pelaksanaan nyata kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Putusan tersebut menempatkan pemilu langsung sebagai perintah konstitusional, bukan opsi kebijakan yang dapat digeser oleh kesepakatan politik jangka pendek.

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dikurangi oleh desain sistem politik apa pun. Artinya, setiap upaya memindahkan hak pilih rakyat kepada lembaga perwakilan bukan semata perubahan mekanisme, melainkan pengurangan hak yang dijamin konstitusi.

Perlu ditegaskan, DPR memang lahir dari mandat rakyat, tetapi mandat itu bersifat derivatif, bukan substitutif. DPR diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyalurkan aspirasi bukan menggantikan kehendak rakyat dalam menentukan pemimpin melalui pemilu. Ketika fungsi perwakilan berubah menjadi pengambil alih kedaulatan, di situlah demokrasi mulai kehilangan pijakan etik dan konstitusionalnya.

Dalih efisiensi anggaran atau stabilitas politik tidak dapat dijadikan pembenar. Demokrasi memang menuntut biaya dan energi, tetapi biaya terbesar justru muncul ketika negara kehilangan legitimasi. Sejarah menunjukkan, demokrasi yang menjauh dari partisipasi langsung rakyat mungkin tampak stabil di permukaan, namun rapuh di dasar kepercayaan publik.

Menjaga pemilu langsung bukan soal mempertahankan tradisi prosedural, melainkan menjaga kontrak dasar antara negara dan warganya. Kontrak yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, dan negara sebagai pelaksana amanah.

Pemilu langsung adalah jantung demokrasi Indonesia. Menjaganya berarti menjaga kepercayaan rakyat, ketaatan pada konstitusi, dan arah republik agar tetap berpihak kepada pemilik sah negeri ini rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

BAZNAS Banten Gelar Rakorda 2026, Gubernur Andra Soni Dorong Zakat Lebih Produktif dan Berdampak

17 Nov 2026 - 15:25 WIB

BAZNAS Banten Gelar Rakorda 2026, Gubernur Andra Soni Dorong Zakat Lebih Produktif dan Berdampak

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

17 Nov 2026 - 08:12 WIB

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

AMMCB Apresiasi Polda Banten Bangun BLK, Pemprov Diminta Serius Atasi Pengangguran

16 Nov 2026 - 12:28 WIB

AMMCB Apresiasi Polda Banten Bangun BLK, Pemprov Diminta Serius Atasi Pengangguran

AMMCB Ikut Bersuara soal Dana Nasabah Rp70 Juta Raib, Sapnudi Desak BRI Rangkasbitung Transparan

16 Nov 2026 - 05:10 WIB

AMMCB Ikut Bersuara soal Dana Nasabah Rp70 Juta Raib, Sapnudi Desak BRI Rangkasbitung Transparan

Dua Kali Somasi Tak Digubris, ASP Law Firm Layangkan Somasi Ketiga kepada BRI Rangkasbitung

16 Nov 2026 - 05:03 WIB

Dua Kali Somasi Tak Digubris, ASP Law Firm Layangkan Somasi Ketiga kepada BRI Rangkasbitung

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

13 Nov 2026 - 07:24 WIB

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

11 Nov 2026 - 09:05 WIB

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

10 Nov 2026 - 11:06 WIB

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar
Trending Banten