LEBAK, BANTENPOPULER.COM – Perjalanan seorang wakil rakyat tidak selalu dimulai dari ruang sidang. Bagi H. Asep Awaludin, S.E., M.H., jalan menuju DPRD Provinsi Banten dibangun melalui kedekatan dengan masyarakat, menyerap aspirasi di lapangan, serta mengangkat persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga Kabupaten Lebak.
H. Asep Awaludin merupakan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024–2029 dari Fraksi Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 10, Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil resmi KPU, pada Pemilu 2024 ia memperoleh 38.329 suara dan ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten terpilih.
Di DPRD Banten, Asep dipercaya menjadi anggota Komisi II, komisi yang membidangi perekonomian, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, hingga BUMD.
Di berbagai kesempatan, Asep memilih hadir langsung di tengah masyarakat. Ia kerap berdialog dengan warga dalam suasana sederhana, mendengarkan keluhan, sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang kemudian dibawa ke tingkat provinsi melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Pendekatan tersebut menjadi ciri yang cukup melekat dalam aktivitasnya sebagai legislator. Bagi Asep, persoalan masyarakat tidak selalu muncul dalam forum resmi; banyak aspirasi justru lahir ketika seorang wakil rakyat mau duduk bersama warga dan memahami kondisi mereka secara langsung.
Salah satu isu yang konsisten mendapat perhatian Asep adalah sektor pertanian.
Pada November 2024, ia menemui para petani di Desa Cisarap, Kabupaten Lebak. Dalam pertemuan itu, petani menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kondisi irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, hingga keterlambatan bantuan bibit.
Usai menerima aspirasi tersebut, Asep mendorong agar kinerja Mantri Tani Desa dievaluasi sehingga persoalan petani dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Selain pertanian, ia juga beberapa kali menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan di Provinsi Banten, termasuk dukungan terhadap pencabutan moratorium pemekaran daerah sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas.
Isu yang paling banyak menyita perhatian publik terhadap Asep adalah perjuangannya mengangkat kondisi penyintas banjir bandang dan longsor Kecamatan Lebak Gedong.
Saat melaksanakan reses di Huntara Cigobang, Desa Banjarsari, pada Mei 2025, ia menemui langsung warga yang hingga saat itu masih tinggal di hunian sementara sejak bencana Januari 2020.
Saat itu sekitar 112 kepala keluarga masih menempati Huntara.
Menurut Asep, kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa karena warga telah bertahun-tahun menunggu kepastian pembangunan hunian tetap.
Perhatian terhadap persoalan itu kemudian beriringan dengan langkah Pemerintah Provinsi Banten. Pada 29 Mei 2025, Gubernur Banten meninjau Huntara Cigobang dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi melakukan pengerasan akses jalan serta pematangan lahan sebagai bagian dari persiapan pembangunan hunian tetap, sembari berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Hingga 2026, BPBD Kabupaten Lebak masih mencatat kebutuhan ratusan unit hunian tetap bagi penyintas bencana 2020.
Bagi Asep, persoalan Huntara bukan sekadar pembangunan rumah, tetapi menyangkut hak warga untuk memperoleh tempat tinggal yang layak setelah mengalami bencana.
Dinamika Menjadi Wakil Rakyat
Perjalanan Asep sebagai pejabat publik juga tidak lepas dari sorotan.
Pada Mei 2025, pernyataannya saat mengunjungi warga korban bencana di Kabupaten Lebak sempat menuai kritik hingga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Banten.
Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa ucapan tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap warga yang telah lama tinggal di Huntara.
Peristiwa itu menjadi bagian dari dinamika komunikasi publik seorang legislator, sekaligus pengingat mengenai pentingnya keseimbangan antara ketegasan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan etika penyampaian kepada publik.
Perjalanan Politik ke DPRD Banten
Berdasarkan dokumen resmi KPU dan DPRD Banten, perjalanan politik Asep yang terverifikasi menunjukkan bahwa basis aktivitasnya memang berkembang di Kabupaten Lebak sebelum akhirnya maju sebagai calon legislatif Partai NasDem pada Pemilu 2024.
Dari dapil yang sama, Kabupaten Lebak, ia berhasil meraih 38.329 suara, sebuah capaian yang mengantarkannya ke kursi DPRD Provinsi Banten.
Sejak dilantik, ruang kerjanya di Komisi II mempertemukannya dengan berbagai persoalan ekonomi daerah, mulai dari pertanian, perdagangan, koperasi, hingga pembangunan wilayah.
Meski demikian, penelusuran terhadap berbagai sumber resmi menunjukkan bahwa riwayat pribadi Asep—seperti tempat lahir, masa kecil, keluarga, serta perjalanan awal sebelum terjun ke dunia politik—belum banyak dipublikasikan secara resmi. Karena itu, profil yang tersedia lebih banyak merekam perjalanan kerja politik dan isu-isu yang pernah diperjuangkannya.
Mengawal Aspirasi Menjadi Kebijakan
Berbagai persoalan yang pernah disuarakan Asep—mulai dari irigasi pertanian, pupuk bersubsidi, pembangunan wilayah, hingga nasib penyintas Lebak Gedong—memperlihatkan fokusnya pada isu-isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Lebak.
Ke depan, tantangan bagi Asep bukan hanya mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat, tetapi juga memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun dari lapangan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, pengawasan, dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten, khususnya Kabupaten Lebak.
