Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Banten

AMMCB Apresiasi Polda Banten Bangun BLK, Pemprov Diminta Serius Atasi Pengangguran

badge-check

AMMCB Apresiasi Polda Banten Bangun BLK, Pemprov Diminta Serius Atasi PengangguranPerbesar

SERANG, BANTEN – Aliansi Mahasiswa Masyarakat dan Cendekiawan Banten (AMMCB) mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah (Polda) Banten melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diwujudkan dengan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Program tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap persoalan pengangguran sekaligus upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat.

Koordinator AMMCB, Sapnudi, menyampaikan bahwa inisiatif Polda Banten merupakan langkah positif yang patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk institusi kepolisian, dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Karena itu, kehadiran Polda Banten melalui program Poliran menjadi salah satu bentuk kontribusi sosial yang memiliki nilai strategis.

“Kami mengapresiasi langkah Polda Banten. Ini merupakan inisiatif positif yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program seperti ini patut didukung,” ujar Sapnudi.

Program Poliran tersebut kembali diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Poliran Angkatan ke-7 Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin (16/11/2026) di Balai Poliran Polda Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan itu diikuti sebanyak 502 peserta dari seluruh wilayah hukum Polda Banten.

Dalam sambutannya, Kapolda Banten menjelaskan bahwa program Poliran merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap tingginya angka pengangguran dan berbagai persoalan sosial yang berpotensi menyertainya.

“Polisi bukan mengambil alih tugas tenaga kerja ataupun pemerintah daerah. Namun, program ini lahir dari keprihatinan kita melihat angka pengangguran yang cukup signifikan dan dapat berkontribusi terhadap angka kriminalitas. Oleh karena itu, kita berinisiatif menghadirkan balai pelatihan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat,” ujar Hendra.

Kapolda juga mengungkapkan bahwa Polda Banten telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang menyatakan kesiapan menerima tenaga kerja dari program tersebut. Bahkan, terdapat perusahaan di wilayah Cikande yang berencana membangun enam pabrik dengan kebutuhan sekitar 8.000 tenaga kerja.

Menurut Sapnudi, penegasan Kapolda bahwa Polri tidak bermaksud mengambil alih tugas pemerintah daerah justru memperlihatkan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab antarlembaga dalam menyelesaikan persoalan pengangguran.

“Justru kami melihat pernyataan Kapolda tersebut sebagai bentuk kesadaran kelembagaan. Polri hadir membantu melalui kapasitas dan inisiatif sosialnya, tetapi tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap harus dijalankan pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, AMMCB menilai pernyataan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, yang menyebut bahwa persoalan pengangguran seharusnya menjadi tugas pemerintah, perlu menjadi momentum refleksi sekaligus evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Banten.

Saat menghadiri pembukaan pelatihan Poliran tersebut, Dimyati mengapresiasi langkah cepat dan proaktif Polda Banten.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih. Ini seharusnya menjadi tugas pemerintah, tetapi kepolisian selalu mengambil langkah lebih cepat. Inilah hebatnya polisi,” ungkap Dimyati.

Sapnudi berpandangan bahwa pernyataan tersebut mengandung pesan penting mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan tersedianya kebijakan ketenagakerjaan yang terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Jika pengangguran memang merupakan tanggung jawab pemerintah, maka pertanyaannya adalah sejauh mana kebijakan Pemprov Banten selama ini benar-benar mampu menjawab persoalan tersebut? Jangan sampai pemerintah hanya memberikan apresiasi terhadap inisiatif institusi lain, tetapi belum optimal menghadirkan solusi yang sistematis dan berkelanjutan,” tegasnya.

AMMCB menilai pengangguran bukan semata-mata persoalan individu yang belum mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan dengan struktur ekonomi, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, terbatasnya kesempatan kerja, hingga belum optimalnya keterhubungan antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan program pelatihan kerja yang bersifat administratif maupun seremonial. Diperlukan kebijakan yang mampu memastikan bahwa pelatihan benar-benar berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

AMMCB juga menegaskan bahwa keberhasilan program Balai Latihan Kerja tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau banyaknya sertifikat yang diterbitkan. Indikator yang lebih substansial adalah sejauh mana peserta berhasil memperoleh pekerjaan, membangun usaha mandiri, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan pelatihan dan sertifikat, tetapi setelah itu kembali menghadapi persoalan yang sama, yakni sulitnya memperoleh pekerjaan. Pelatihan harus memiliki keterhubungan dengan kebutuhan industri, peluang usaha, dan ketersediaan lapangan kerja yang nyata,” lanjut Sapnudi.

Lebih jauh, AMMCB mendorong Pemerintah Provinsi Banten agar menjadikan inisiatif Polda Banten sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dunia industri, pemerintah kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat harus dibangun dalam kerangka kebijakan pengentasan pengangguran yang terintegrasi.

Dalam hal ini, Pemprov Banten perlu memperkuat pemetaan kebutuhan tenaga kerja, memperluas akses pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas sertifikasi kompetensi, membangun kemitraan dengan perusahaan, serta membuka akses informasi mengenai kesempatan kerja secara transparan.

AMMCB juga meminta agar program-program ketenagakerjaan pemerintah daerah dievaluasi secara terbuka, mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, target penerima manfaat, capaian pelatihan, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja setelah program dilaksanakan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar banyaknya program, melainkan kebijakan yang benar-benar menyelesaikan persoalan. Pemerintah harus hadir bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi melalui kerja nyata, keberpihakan anggaran, dan program yang hasilnya dapat diukur,” ungkapnya.

AMMCB menegaskan bahwa apresiasi terhadap Polda Banten dan kritik terhadap Pemprov Banten bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Apresiasi merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif positif, sedangkan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Harapan kami, program Poliran Polda Banten dapat menjadi contoh kolaborasi yang baik dan mendorong pemerintah daerah untuk semakin serius. Kami tidak ingin persoalan pengangguran hanya menjadi wacana tahunan. Ini menyangkut masa depan generasi muda, kesejahteraan keluarga, dan arah pembangunan Banten ke depan,” tutup Sapnudi.

AMMCB berharap pembangunan BLK oleh Polda Banten tidak hanya menjadi program yang berdiri sendiri, tetapi juga menjadi pemantik bagi lahirnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih progresif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Banten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

AMMCB Ikut Bersuara soal Dana Nasabah Rp70 Juta Raib, Sapnudi Desak BRI Rangkasbitung Transparan

16 Nov 2026 - 05:10 WIB

AMMCB Ikut Bersuara soal Dana Nasabah Rp70 Juta Raib, Sapnudi Desak BRI Rangkasbitung Transparan

Dua Kali Somasi Tak Digubris, ASP Law Firm Layangkan Somasi Ketiga kepada BRI Rangkasbitung

16 Nov 2026 - 05:03 WIB

Dua Kali Somasi Tak Digubris, ASP Law Firm Layangkan Somasi Ketiga kepada BRI Rangkasbitung

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

13 Nov 2026 - 07:24 WIB

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

11 Nov 2026 - 09:05 WIB

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

10 Nov 2026 - 11:06 WIB

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

8 Nov 2026 - 06:24 WIB

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

PT HMD Kantongi SK SIPB Galian Tanah dan UKL-UPL, AMMCB Apresiasi Komitmen Pertambangan Legal di Lebak

7 Nov 2026 - 10:10 WIB

PT HMD Kantongi SK SIPB Galian Tanah dan UKL-UPL, AMMCB Apresiasi Komitmen Pertambangan Legal di Lebak

Gedung Pemerintahan Sudah Digunakan, Erwin Emping Desak Pemkot Serang Buka Status SLF dan PHO

6 Nov 2026 - 12:37 WIB

Gedung Pemerintahan Sudah Digunakan, Erwin Emping Desak Pemkot Serang Buka Status SLF dan PHO
Trending Banten