LEBAK — Aliansi Mahasiswa, Masyarakat dan Cendekiawan Banten (AMMCB) menggelar audiensi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak. Audiensi tersebut menjadi ruang penyampaian sekaligus penyaluran berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan dan distribusi air bersih yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam pertemuan tersebut, AMMCB menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan yang dihimpun dari masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak penyelenggara layanan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih.
Koordinator AMMCB, Sapnudi, mengatakan bahwa audiensi tersebut bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, melainkan menjadi ruang komunikasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Kami hadir untuk menjembatani keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini berkaitan dengan pelayanan PDAM. Air bersih merupakan kebutuhan dasar, sehingga setiap persoalan yang dirasakan pelanggan perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak perusahaan,” ujar Sapnudi.
Menurutnya, Perumdam Tirta Kalimaya memiliki tanggung jawab pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, komunikasi terbuka antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak perusahaan menjadi penting agar persoalan yang ada dapat diidentifikasi serta dicarikan jalan keluarnya.
Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak, Ni’matullah, menyampaikan bahwa selama kurang lebih 10 bulan masa jabatannya, pihaknya telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelayanan perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang ada menjadi perhatian manajemen dan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan perusahaan.
Dalam audiensi tersebut, turut menjadi perhatian arahan Bupati Lebak agar Perumdam Tirta Kalimaya saat ini lebih menitikberatkan pada aspek benefit atau kebermanfaatan bagi masyarakat.
Artinya, keberadaan perusahaan daerah tidak hanya dilihat dari aspek operasional dan pengelolaan perusahaan, tetapi juga sejauh mana pelayanan air bersih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak.
AMMCB memandang bahwa orientasi kebermanfaatan tersebut perlu diterjemahkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses air bersih, respons cepat terhadap pengaduan pelanggan, serta upaya penyelesaian gangguan distribusi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
AMMCB Dorong Penyelesaian Persoalan dari Akar
Lebih jauh, AMMCB menilai bahwa penyelesaian berbagai persoalan pelayanan Perumdam Tirta Kalimaya tidak cukup jika hanya mengandalkan pemeliharaan rutin yang bersumber dari anggaran operasional. Diperlukan langkah pembenahan yang lebih mendasar, khususnya terhadap infrastruktur dan sarana pendukung distribusi air bersih.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam audiensi, AMMCB menyoroti kondisi sejumlah perangkat infrastruktur pelayanan, seperti jaringan pipa dan sarana pendukung lainnya, yang menurut pengamatan dan informasi yang diperoleh belum mendapatkan pembaruan atau penggantian secara menyeluruh. Penanganan yang berjalan selama ini dinilai masih banyak bertumpu pada pemeliharaan.
“Kami memandang persoalan ini harus diselesaikan dari akarnya. Kalau persoalannya berkaitan dengan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan perangkat pendukung yang sudah membutuhkan pembaruan, tentu tidak cukup jika hanya dilakukan pemeliharaan menggunakan anggaran operasional. Harus ada langkah yang lebih mendasar agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegas Sapnudi.
Atas dasar itu, AMMCB merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak agar mempertimbangkan pemberian penyertaan modal kepada Perumdam Tirta Kalimaya, dengan perencanaan dan peruntukan yang jelas, khususnya untuk pembenahan infrastruktur, pembaruan jaringan perpipaan, serta peningkatan kapasitas pelayanan air bersih.
Menurut AMMCB, penyertaan modal tersebut perlu dipandang sebagai investasi pelayanan publik. Tujuannya bukan sekadar memperkuat kondisi perusahaan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui distribusi air bersih yang lebih baik, berkelanjutan, dan menjangkau kebutuhan pelanggan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, AMMCB menyatakan akan menyusun dan menyampaikan policy brief kepada Bupati Lebak. Dokumen tersebut akan memuat hasil pembahasan audiensi, identifikasi persoalan, serta rekomendasi kebijakan yang dinilai perlu dipertimbangkan pemerintah daerah untuk mendorong penyelesaian persoalan Perumdam secara lebih komprehensif.
Sapnudi menegaskan bahwa rekomendasi penyertaan modal harus disertai perencanaan yang terukur, transparansi penggunaan anggaran, serta target pembenahan yang dapat dievaluasi.
“Kami tidak ingin penyertaan modal hanya menjadi tambahan anggaran tanpa dampak yang jelas. Jika pemerintah daerah nantinya memberikan kucuran penyertaan modal, AMMCB akan terus mengawal prosesnya, mulai dari perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pembenahan infrastruktur, hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengawalan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial AMMCB agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada tataran administratif.
AMMCB menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus membangun komunikasi konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan demi mendorong pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Lebak.
Bagi AMMCB, keberhasilan Perumdam Tirta Kalimaya bukan semata-mata diukur dari keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak, pelayanan yang responsif, dan penyelesaian persoalan yang berkelanjutan.
