JAKARTA | Bantenpopuler.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memastikan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tidak perlu merasa terbebani dengan tanggungan utang tersebut.
“Saya tanggung jawab nanti utang Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita sudah hitung, tidak ada masalah. Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semuanya aman,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa kereta cepat Whoosh merupakan sarana transportasi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan semata-mata proyek komersial yang diukur dengan logika untung dan rugi.
“Transportasi publik itu pelayanan masyarakat. Jangan dihitung untung-rugi, tapi dilihat manfaatnya bagi rakyat. Itu yang utama,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pembiayaan proyek strategis nasional seperti kereta cepat Whoosh berasal dari dana publik, termasuk pajak rakyat. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan pengelolaan dana tersebut bebas dari kebocoran dan praktik korupsi.
“Uang itu dari pajak rakyat. Maka kita harus menjaga agar tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri. Semua harus dikembalikan untuk pelayanan rakyat,” tandasnya.
Prabowo juga meminta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu atau polemik politik yang menyesatkan terkait utang proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan finansial yang kuat dan sanggup menunaikan seluruh kewajiban pembiayaannya.
“Jangan khawatir. Saya sudah pelajari masalah ini. Indonesia sanggup membayar, dan semuanya wajar. Tidak ada yang perlu diragukan,” ucapnya menutup pernyataan.
Dengan sikap tegas tersebut, Presiden Prabowo menegaskan arah baru kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepastian fiskal, integritas pengelolaan dana publik, dan keberlanjutan proyek strategis nasional.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Editor | Tim Redaksi Bantenpopuler.com
