Menu ✖

Otomatis
Breaking News

berita

Kasus Mohammad Ridwan di Lapas Cilegon, Komnas HAM dan Baralak Nusantara Soroti Isolasi Panjang

badge-check

Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, menyoroti isolasi panjang yang dialami Mohammad Ridwan alias Kewer di Lapas Kelas IIA Cilegon. (Foto/Istimewah)Perbesar

Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, menyoroti isolasi panjang yang dialami Mohammad Ridwan alias Kewer di Lapas Kelas IIA Cilegon. (Foto/Istimewah)

Cilegon | Bantenpopuler.com — Kasus Mohammad Ridwan alias Kewer, yang sejak Januari 2025 ditempatkan di sel maksimal Lapas Kelas IIA Cilegon akibat kedapatan memiliki ponsel saat razia, kini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak terkait aspek hukum dan kemanusiaan.

Komnas HAM, melalui catatan dan aduan yang ditanganinya, menegaskan bahwa perlakuan terhadap narapidana harus selalu menjunjung tinggi standar hak asasi manusia. Dalam statistik aduan yang dipublikasikan, lembaga itu menyampaikan telah menerima 176 aduan kasus penyiksaan pada rentang 2020–2024. Angka ini menunjukkan masih adanya celah perlakuan sewenang-wenang terhadap tahanan maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP) di berbagai fasilitas.

Meskipun tidak secara langsung menyebut kasus isolasi panjang sebagai kategori terpisah, laporan Komnas HAM memperlihatkan adanya pemantauan intens terhadap praktik penghukuman maupun perlakuan berlebihan di lapas dan rutan.

Komnas HAM juga dalam berbagai kesempatan menegaskan, pembatasan hak-hak dasar narapidana—misalnya kunjungan keluarga atau akses komunikasi—harus dilandasi dasar hukum, bersifat proporsional, melalui evaluasi berkala, serta mendapat pengawasan eksternal. Hal ini agar pembatasan tersebut tidak menjelma menjadi pelanggaran HAM terselubung.

Di sisi lain, kritik keras juga datang dari Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, yang menilai isolasi panjang terhadap Ridwan telah melanggar prinsip hak dasar narapidana.

“Penempatan ke sel maksimal yang berbulan-bulan tanpa akses bertemu keluarga berpotensi melanggar hak dasar narapidana, yakni hak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarganya,” tegas Yudistira dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan, aturan larangan ponsel di lapas memang memiliki justifikasi keamanan. Namun, penerapan isolasi berkepanjangan tanpa evaluasi, transparansi, dan landasan hukum yang jelas tetap perlu dipertanyakan.

“Sanksi memang harus ditegakkan, tetapi tetap dalam bingkai hukum dan rasa kemanusiaan. Jangan sampai lapas justru menjadi tempat yang merenggut martabat manusia,” pungkas Yudistira.

Editor: Yogi Prabowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

13 Nov 2026 - 07:24 WIB

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

11 Nov 2026 - 09:05 WIB

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

10 Nov 2026 - 11:06 WIB

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

8 Nov 2026 - 06:24 WIB

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

PT HMD Kantongi SK SIPB Galian Tanah dan UKL-UPL, AMMCB Apresiasi Komitmen Pertambangan Legal di Lebak

7 Nov 2026 - 10:10 WIB

PT HMD Kantongi SK SIPB Galian Tanah dan UKL-UPL, AMMCB Apresiasi Komitmen Pertambangan Legal di Lebak

Gedung Pemerintahan Sudah Digunakan, Erwin Emping Desak Pemkot Serang Buka Status SLF dan PHO

6 Nov 2026 - 12:37 WIB

Gedung Pemerintahan Sudah Digunakan, Erwin Emping Desak Pemkot Serang Buka Status SLF dan PHO

Respons Cepat Aspirasi Warga, Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari Fasilitasi Warga Girilaya Berobat ke RSUD

5 Nov 2026 - 10:47 WIB

Respons Cepat Aspirasi Warga, Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari Fasilitasi Warga Girilaya Berobat ke RSUD

Denge Dulur Jadi Penutup Bakti Pemuda 2026, Aspirasi Tiga Desa Cipanas Disampaikan ke Pemkab Lebak

5 Nov 2026 - 04:54 WIB

Denge Dulur Jadi Penutup Bakti Pemuda 2026, Aspirasi Tiga Desa Cipanas Disampaikan ke Pemkab Lebak
Trending Banten