Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Headline

Truk Tanah Makan Tumbal Nyawa, BARALAK Siapkan Somasi ke Pemda

badge-check

Truk Tanah Makan Tumbal Nyawa, BARALAK Siapkan Somasi ke PemdaPerbesar

LEBAK, BANTENPOPULER.COM – Kecelakaan maut yang melibatkan truk besar pengangkut tanah dan sepeda motor di kawasan Cisalam, Kecamatan Nagregasbitung, pada Sabtu (21/11/2026) sore, bukan sekadar menyisakan duka atas hilangnya nyawa seorang perempuan. Tragedi tersebut juga membuka kembali pertanyaan serius mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawasi, membatasi, dan menindak operasional kendaraan berat yang melintas di jalan umum.

Korban bernama Nurmalasari dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang ditumpangi dua perempuan diduga tersenggol kendaraan truk pengangkut tanah. Salah satu korban terjatuh dan terlindas ban truk tronton hingga mengakibatkan luka fatal.

Peristiwa yang merenggut nyawa tersebut diduga terjadi karena sopir truk tidak melihat keberadaan sepeda motor yang melintas. Kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini telah diamankan di Unit Laka Lantas Polres Lebak untuk kepentingan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut.

Namun, tragedi ini tidak boleh hanya berakhir pada pemeriksaan pengemudi dan penanganan kendaraan di kepolisian. Ada persoalan yang jauh lebih besar yang patut dibongkar dan dievaluasi, yakni bagaimana pengawasan terhadap kendaraan angkutan tanah dijalankan, sejauh mana aturan pembatasan operasional ditegakkan, dan apakah pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Nyawa Melayang, Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan

Kecelakaan yang menewaskan Nurmalasari menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Apalagi, aktivitas kendaraan berat pengangkut tanah selama ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan pembatasan operasional, keselamatan pengguna jalan, kerusakan infrastruktur, serta dugaan aktivitas penggalian tanah yang bermasalah.

Jika aturan pembatasan kendaraan berat telah ditetapkan, maka pemerintah memiliki kewajiban memastikan aturan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Pengawasan di lapangan, pemeriksaan kepatuhan, serta penindakan terhadap pelanggaran seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tersebut.

Publik kini patut mempertanyakan, apakah pembatasan operasional kendaraan angkutan tanah benar-benar diawasi secara konsisten? Apakah pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan kontrol secara rutin? Atau regulasi yang dibuat justru kehilangan daya paksa karena lemahnya pengawasan dan penindakan?

Jangan sampai pemerintah terlihat tegas dalam menerbitkan aturan, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelanggaran di lapangan.

Jika kendaraan berat tetap beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, sementara risiko keselamatan masyarakat terus meningkat, maka efektivitas kebijakan tersebut patut dipertanyakan secara serius.

Kematian seorang warga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa yang selesai setelah proses penanganan kecelakaan dilakukan. Pemerintah harus melihat tragedi ini sebagai momentum untuk mengaudit pelaksanaan kebijakan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah pengawasan, ketidakpatuhan terhadap aturan, atau kegagalan koordinasi antarinstansi.

BARALAK Nusantara Siapkan Somasi kepada Pemerintah Daerah

Merespons tragedi tersebut, Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK Nusantara) menyatakan akan segera mengambil langkah resmi dengan melayangkan surat somasi kepada pemerintah daerah terkait.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan, klarifikasi, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan tanah, khususnya menyangkut aturan pembatasan operasional yang berlaku.

BARALAK menilai, dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kendaraan berat tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang berulang tanpa evaluasi serius. Pemerintah daerah harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan sejauh mana penindakan dilakukan terhadap kendaraan yang diduga melanggar ketentuan.

Ketua Umum BARALAK Nusantara, Yudistira, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tragedi yang merenggut nyawa Nurmalasari hanya menjadi berita sesaat, kemudian hilang tanpa adanya perubahan nyata dalam kebijakan maupun pelaksanaan pengawasan.

“Pemerintah jangan hanya pandai membuat aturan, tetapi lemah dalam pengawasan dan penindakan. Kalau pembatasan kendaraan berat sudah ditetapkan, lalu bagaimana pelaksanaannya? Siapa yang mengawasi? Jangan sampai aturan hanya menjadi formalitas, sementara kendaraan tetap berlalu-lalang dan keselamatan masyarakat diabaikan,” tegas Yudistira.

Ia menyebut, somasi yang akan dilayangkan merupakan bentuk desakan agar pemerintah daerah tidak menghindar dari kewajibannya dalam memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar dilaksanakan.

“Dalam waktu dekat kami akan melayangkan somasi kepada pemerintah daerah. Kami meminta penjelasan dan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan kendaraan angkutan tanah. Jangan sampai ada dugaan pembiaran terhadap pelanggaran. Ketika aturan sudah dibuat tetapi pengawasan tidak berjalan maksimal, maka ini harus menjadi persoalan yang dijawab secara terbuka,” ujarnya.

Jangan Berlindung di Balik Dalih Kecelakaan

BARALAK Nusantara menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendahului hasil penyelidikan kepolisian ataupun menetapkan siapa yang bersalah dalam kecelakaan tersebut. Namun, aspek keselamatan publik dan fungsi pengawasan pemerintah harus tetap menjadi perhatian serius.

Menurut Yudistira, sebuah kecelakaan memang harus ditelusuri berdasarkan fakta, saksi, bukti, dan hasil pemeriksaan aparat. Akan tetapi, pemerintah daerah juga tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa peristiwa tersebut semata-mata kecelakaan lalu lintas, tanpa mengevaluasi sistem pengawasan kendaraan berat yang beroperasi di wilayahnya.

“Jangan semuanya berujung pada sopir sebagai pihak yang diperiksa, lalu persoalan pengawasan pemerintah tidak pernah disentuh. Kami ingin semuanya dievaluasi. Apakah aturan dijalankan? Apakah kendaraan yang melintas sudah sesuai ketentuan? Apakah pengawasan dilakukan? Kalau ada kelemahan, harus dibuka dan diperbaiki,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan, keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kelancaran aktivitas usaha maupun kepentingan pengangkutan material dalam skala besar.

Eksploitasi Tanah di Sajira, Legalitas dan Pengangkutan Harus Dibuka

Sorotan BARALAK Nusantara juga mengarah pada aktivitas penggalian dan eksploitasi tanah di wilayah Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, yang disebut berlangsung dalam skala besar.

Material tanah tersebut diduga akan digunakan untuk kebutuhan penimbunan atau kegiatan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Di tengah aktivitas pengangkutan tanah yang disebut semakin intensif, pemerintah diminta tidak hanya mengawasi kendaraan yang melintas, tetapi juga menelusuri sumber material, legalitas aktivitas galian, perizinan, dokumen lingkungan, serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.

Dugaan adanya aktivitas galian yang tidak berizin harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa kompromi.

“Siapa pun backing-nya, negara tidak boleh kalah oleh pengusaha nakal atau penambang ilegal. Kalau memang tidak berizin, tindak sesuai hukum. Jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan keselamatan rakyat dan kepentingan lingkungan,” tegas Yudistira.

Ia juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa dalam menjalankan aktivitas usaha yang berpotensi melanggar hukum.

Somasi Akan Menuntut Evaluasi dan Jawaban, Bukan Sekadar Seremonial

Dalam rencana somasi tersebut, BARALAK Nusantara akan mendorong pemerintah daerah agar memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pembatasan kendaraan berat, mekanisme pengawasan di lapangan, konsistensi penindakan, serta langkah konkret pencegahan kecelakaan serupa.

Organisasi tersebut juga menuntut agar evaluasi tidak berhenti pada rapat, pernyataan, atau pembentukan tim semata, melainkan harus disertai tindakan nyata dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembatasan operasional kendaraan berat memiliki mekanisme kontrol yang jelas, petugas pengawasan yang menjalankan tugas, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran.

BARALAK Nusantara menegaskan akan mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum apabila tuntutan klarifikasi dan evaluasi tidak mendapat respons yang memadai.

Nurmalasari Jangan Menjadi Korban yang Dilupakan

Kematian Nurmalasari seharusnya menjadi titik evaluasi serius, bukan sekadar menambah daftar kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lebak.

Ketika aturan dibuat tetapi pelaksanaannya diduga lemah, ketika pengawasan tidak mampu memastikan kepatuhan, dan ketika kendaraan berat terus menjadi ancaman di jalan umum, maka pemerintah harus berani melihat persoalan ini secara terbuka.

Jangan menunggu korban berikutnya. Jangan menunggu masyarakat kembali berduka. Jangan menunggu jalanan dipenuhi protes baru kemudian pengawasan diperketat.

BARALAK Nusantara menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah kewajiban negara dan pemerintah. Regulasi tanpa pengawasan adalah kebijakan yang kehilangan makna. Penindakan tanpa konsistensi hanya akan melahirkan ketidakpercayaan.

Somasi yang akan dilayangkan BARALAK Nusantara menjadi bentuk peringatan bahwa dugaan lemahnya pengawasan tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah daerah harus menjawab, mengevaluasi, dan bertindak.

Nyawa rakyat jauh lebih berharga daripada kepentingan bisnis. Jangan biarkan aturan hanya menjadi formalitas, dan jangan biarkan tragedi kematian warga berakhir tanpa perubahan nyata.

Redaksi bantenpopuler.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Sosialisme Islam dan Jalan Pulang Keadilan Sosial di Nusantara

19 Nov 2026 - 07:58 WIB

Sosialisme Islam dan Jalan Pulang Keadilan Sosial di Nusantara

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

17 Nov 2026 - 08:12 WIB

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

PKB Lebak Angkat Gagasan Sosialisme Islam, Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Dibedah dalam Diskusi Publik

11 Nov 2026 - 09:24 WIB

PKB Lebak Angkat Gagasan Sosialisme Islam, Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Dibedah dalam Diskusi Publik

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

11 Nov 2026 - 09:05 WIB

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

10 Nov 2026 - 11:06 WIB

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

8 Nov 2026 - 06:24 WIB

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

PGRI Lebak Tegaskan Wisma Gratis untuk Anggota, BARALAK: Aset Organisasi Harus Beri Manfaat bagi Guru

8 Nov 2026 - 05:02 WIB

PGRI Lebak Tegaskan Wisma Gratis untuk Anggota, BARALAK: Aset Organisasi Harus Beri Manfaat bagi Guru

Diduga Kendalikan Penipuan dari Balik Jeruji Lapas Tangerang, Sosok Bernama Berlin Disorot: DPD Lebak Perank Desak Kemenimipas Bongkar Sistem Pengamanan

7 Nov 2026 - 15:11 WIB

Diduga Kendalikan Penipuan dari Balik Jeruji Lapas Tangerang, Sosok Bernama Berlin Disorot: DPD Lebak Perank Desak Kemenimipas Bongkar Sistem Pengamanan
Trending Daerah