Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Headline

Paseba Gugat Kepres Pengangkatan Sekda Banten, PTUN Jakarta Mulai Gelar Sidang

badge-check

sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan. Perbesar

sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan.

Jakarta, bantenpopuler – Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan Perkumpulan Paseba Tangerang Utara terhadap 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TPA Tahun 2025 terkait pengangkatan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten resmi dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Paseba telah sempurna secara formil, sehingga sidang berlanjut dengan agenda pembacaan gugatan di hadapan tergugat, yakni Presiden RI yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Agung.

Tim hukum Paseba yang dikomandoi Dedi Suherman, SH menegaskan, gugatan ini bukan perkara sepele. Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran hukum dan pengabaian asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam proses pengangkatan Sekda Banten tersebut.

“Sidang TUN terhadap pengangkatan Sekda Banten tadi sudah dilaksanakan. Acaranya pembacaan gugatan karena gugatan kami dinilai sempurna oleh Majelis Hakim,” tegas Dedi usai sidang.

Pihak Paseba menilai, pengangkatan Deden Apriandhi cacat hukum sehingga tidak layak untuk dibiarkan berjalan. Bahkan, Paseba meminta agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela yang menunda pelaksanaan Kepres dimaksud, hingga perkara pokok selesai diperiksa.

“Kami meminta Kepres pengangkatan Sekda Banten ditunda dulu. Jadi, ada kemungkinan Pak Deden Apriandhi bisa dicopot sementara dari jabatannya,” ujar Dedi.

Menariknya, pada sidang sebelumnya Presiden hanya diwakili staf hukum dari Kementerian Sekretariat Negara. Namun kali ini, langsung di-handle Jaksa Pengacara Negara dari Kejagung, menunjukkan bahwa perkara ini dianggap serius di level pusat.

Dedi menambahkan, setelah pembacaan gugatan, pihaknya akan menunggu jawaban resmi dari Presiden RI yang dijadwalkan disampaikan pada Selasa, 23 September 2025, melalui e-Court Mahkamah Agung.

“Kami menunggu jawaban atau sanggahan Presiden. Semua akan disampaikan secara online melalui e-Court,” tandasnya.

Dengan gugatan ini, bola panas kini ada di meja PTUN Jakarta. Apakah Kepres pengangkatan Sekda Banten akan tetap sah, atau justru dinyatakan cacat hukum? Publik Banten akan segera melihat siapa yang benar-benar menjunjung hukum, dan siapa yang bermain-main dengan kekuasaan.

editir: Yudistira

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

17 Nov 2026 - 08:12 WIB

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

PKB Lebak Angkat Gagasan Sosialisme Islam, Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Dibedah dalam Diskusi Publik

11 Nov 2026 - 09:24 WIB

PKB Lebak Angkat Gagasan Sosialisme Islam, Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Dibedah dalam Diskusi Publik

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

10 Nov 2026 - 11:06 WIB

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

8 Nov 2026 - 06:24 WIB

Di Balik Tambang Cikidang: Perjuangan Kasepuhan Cisitu Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dalam Wilayah Adat Sebagai Bagian DARI Hak Ulayat Msyarakat Adat

Diduga Kendalikan Penipuan dari Balik Jeruji Lapas Tangerang, Sosok Bernama Berlin Disorot: DPD Lebak Perank Desak Kemenimipas Bongkar Sistem Pengamanan

7 Nov 2026 - 15:11 WIB

Diduga Kendalikan Penipuan dari Balik Jeruji Lapas Tangerang, Sosok Bernama Berlin Disorot: DPD Lebak Perank Desak Kemenimipas Bongkar Sistem Pengamanan

PT HMD Kantongi SK SIPB Galian Tanah dan UKL-UPL, AMMCB Apresiasi Komitmen Pertambangan Legal di Lebak

7 Nov 2026 - 10:10 WIB

PT HMD Kantongi SK SIPB Galian Tanah dan UKL-UPL, AMMCB Apresiasi Komitmen Pertambangan Legal di Lebak

Baralak Nusantara Imbau Publik Tak Terprovokasi Polemik Kasus Ketua Komisi II DPRD Lebak, Minta Proses Hukum Dihormati

6 Nov 2026 - 14:13 WIB

Baralak Nusantara Imbau Publik Tak Terprovokasi Polemik Kasus Ketua Komisi II DPRD Lebak, Minta Proses Hukum Dihormati

Gedung Pemerintahan Sudah Digunakan, Erwin Emping Desak Pemkot Serang Buka Status SLF dan PHO

6 Nov 2026 - 12:37 WIB

Gedung Pemerintahan Sudah Digunakan, Erwin Emping Desak Pemkot Serang Buka Status SLF dan PHO
Trending Banten