Sosialisme Islam dan Jalan Pulang Keadilan Sosial di Nusantara
Oleh: Sapnudi

Ruang publik kita kerap riuh oleh perdebatan seputar simbol dan identitas keagamaan, tetapi sering kali senyap ketika berhadapan dengan persoalan ketimpangan struktural. Di satu sisi, ekspresi kesalehan komunal tampak kian semarak di ruang-ruang kota maupun desa. Namun di sisi lain, jurang penguasaan sumber daya ekonomi terus melebar, sementara jutaan pekerja informal, petani gurem, dan nelayan kecil kian rentan tergilas arus pasar bebas.
Paradoks ini lahir dari terputusnya nalar keagamaan kita dengan mandat keadilan sosial. Lebih jauh lagi, masih mengakar anggapan keliru di tengah masyarakat yang membenturkan gagasan pemerataan ekonomi berhaluan kiri seperti sosialisme dengan nilai-nilai agama. Keduanya kerap diposisikan sebagai dua kutub yang mustahil bersua. Padahal, jika kita menengok kembali khazanah pemikiran para pendiri bangsa dan tradisi ulama di kepulauan ini, dikotomi semacam itu justru tidak pernah ada.
Pertautan antara Sosialisme Indonesia yang dirumuskan Soekarno dan etos kultural Islam Nusantara sesungguhnya bukanlah percampuran dua ideologi asing yang dipaksakan. Keduanya justru bertemu dalam sebuah sintesis historis bernama Sosialisme Islam sebuah kerangka etis-struktural yang memadukan keberpihakan ekonomi terhadap kaum marjinal dengan spiritualitas Islam yang membumi. Menghidupkan kembali sintesis ini menjadi mendesak agar keberagamaan kita tidak berhenti pada kesalehan simbolik semata.
Untuk memahami sintesis tersebut, kita perlu menelusuri kembali akar Sosialisme Indonesia dalam pemikiran Soekarno. Sejak muda, Soekarno menyadari bahwa teori sosialisme Eropa yang bertumpu pada pertentangan kelas antara kaum buruh pabrik (proletariat) dan pemilik modal tidak sepenuhnya cocok diterapkan di tanah jajahan. Struktur masyarakat Hindia Belanda saat itu tidak didominasi buruh industri, melainkan petani kecil, pedagang kaki lima, perajin, dan nelayan. Mereka memiliki alat produksi sendiri seperti cangkul, perahu, atau petak sawah sempit tetapi tetap hidup melarat akibat isapan sistem kolonialisme dan kapitalisme.
Dari perjumpaan langsung dengan realitas rakyat kecil itulah Soekarno melahirkan Marhaenisme. Sebagaimana tercatat dalam kumpulan tulisannya, Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno merumuskan Sosialisme Indonesia di atas dua pilar utama: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Baginya, nasionalisme tidak boleh jatuh menjadi chauvinisme yang menindas bangsa lain, dan demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara politik semata. Demokrasi sejati menuntut demokrasi ekonomi yang menjamin kesejahteraan kolektif.
Inti dari seluruh bangunan sosialisme Soekarno itu terangkum dalam satu kata gotong royong. Sejak menulis risalah legendaris Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme pada 1926, Soekarno meyakini bahwa semangat antikapitalisme dan pembelaan terhadap kaum tertindas tidak bertentangan dengan agama. Sebaliknya, watak kolektivisme masyarakat Nusantara justru menjadi tanah subur tempat nilai-nilai keadilan sosial dan spiritualitas saling menopang.
Pada titik inilah gagasan Soekarno berdialog erat dengan Islam Nusantara. Berakar pada strategi dakwah kultural Wali Songo dan kemudian dirumuskan ulang oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui konsep pribumisasi Islam, Islam Nusantara memandang budaya lokal bukan sebagai ancaman bagi kemurnian akidah, melainkan sebagai medium ekspresi nilai-nilai Ilahi. Dalam kerangka metodologisnya, para ulama membedakan secara tegas antara ajaran pokok yang tetap (al-tsawabit) dan ruang praktik sosial yang dinamis serta kontekstual (al-mutaghayyirat).
Sayangnya, diskursus publik belakangan ini kerap menyempitkan makna Islam Nusantara sekadar pada perayaan tradisi ritual, batik, atau slogan toleransi yang bersifat seremonial. Padahal, di balik wajah ramahnya terhadap budaya lokal, Islam Nusantara menyimpan modal sosial yang jauh lebih radikal: etika solidaritas komunal. Tradisi musyawarah, lumbung desa, hingga slametan pada hakikatnya adalah mekanisme distribusi pangan dan jaring pengaman sosial berbasis komunitas. Kerangka fikihnya yang bertumpu pada prinsip jalan tengah (tawasuth) dan kemaslahatan umum (maqashid syariah) sangat terbuka untuk dikembangkan menjadi fikih sosial yang menggugat kemiskinan struktural.
Pertemuan antara Sosialisme Indonesia ala Soekarno dan etos Islam Nusantara sejatinya memiliki jembatan sejarah yang kokoh melalui sosok H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam risalah monumentalnya, Islam dan Sosialisme (1924), guru politik Soekarno itu menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya membawa watak sosialistis. Tjokroaminoto menyoroti kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf; pengharaman riba sebagai perlawanan terhadap praktik akumulasi modal yang eksploitatif; serta penghormatan tinggi terhadap keringat dan martabat kaum pekerja (arbeid).
Jika warisan Tjokroaminoto, Soekarno, dan tradisi ulama Nusantara dirajut kembali hari ini, kita akan menemukan tiga pilar Sosialisme Islam yang sangat relevan untuk menjawab krisis ketimpangan modern. Pertama, pertemuan antara gotong royong dan prinsip tolong-menolong (ta’awun). Keduanya membentuk benteng etis untuk membendung individualisme rakus yang kerap dipuja oleh logika pasar bebas, dengan menempatkan kepentingan bersama di atas akumulasi keuntungan segelintir elite.
Kedua, keberpihakan pada substansi keadilan (al-‘adalah) yang melampaui formalisme. Baik Sosialisme Indonesia maupun arus utama Islam Nusantara menuntut pembuktian iman dan ideologi di tingkat struktur sosial. Dalam kacamata ini, kesalehan tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap simbol-simbol formal, melainkan dari sejauh mana keberagamaan mampu membebaskan kelompok lemah (mustadh’afin) dari jerat ketimpangan agraria, upah murah, dan perampasan ruang hidup.
Ketiga, dekolonisasi nalar. Baik Sosialisme Indonesia maupun Islam Nusantara lahir dari keberanian intelektual untuk menolak menelan mentah-mentah ideologi impor yang tercerabut dari realitas bumi Indonesia. Keduanya menampik sekaligus komunisme ateistik yang menafikan Tuhan maupun puritanisme kaku yang memusuhi kearifan lokal, lalu merumuskan jalan keadilan yang berketuhanan dan berakar kuat pada tradisi bangsa.
Tentu saja, upaya menghidupkan kembali istilah Sosialisme Islam kerap membentur tembok kecurigaan. Sebagian kalangan masih terjebak stigma era Perang Dingin yang menyamaratakan segala bentuk sosialisme dengan komunisme yang antiteis. Padahal, sejak awal Soekarno dan Tjokroaminoto menegaskan bahwa sosialisme di Indonesia justru berfondasi pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, kritik yang menuduh Islam Nusantara mempersempit universalitas Islam pun terjawab lunas di sini, justru ketika nilai Islam hadir membela kaum Marhaen di tingkat lokal, rahmat Islam bagi semesta alam menemukan wujudnya yang paling nyata.
Pada akhirnya, sejarah intelektual bangsa ini telah meninggalkan peta jalan yang terang. Warisan Tjokroaminoto, Soekarno, dan tradisi Islam Nusantara mengajarkan bahwa keislaman dan keindonesiaan menemukan titik sempurnanya ketika berpihak pada keadilan sosial. Sudah saatnya para pemikir keagamaan dan penggerak sosial kita menjahit kembali benang merah Sosialisme Islamagar agama tidak sekadar menjadi penanda identitas di ruang publik, melainkan kekuatan pembebas bagi kaum Marhaen di tengah gelombang ketimpangan zaman.

















































