Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Banten

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah Jawara

badge-check

Membaca Pola di Ujung Kulon: Paradoks Sains Konservasi, Jejak Tambang, dan Marwah Tanah JawaraPerbesar

OPINI — bantenpopuler.com

Ketika diplomasi iklim global berbicara tentang menyelamatkan badak Jawa dari ancaman bencana, peta perencanaan tambang di atas meja birokrasi justru mengepung beranda laut dan daratan penyangganya.

Oleh: Sapnudi Koordinator Aliansi Mahasiswa, Masyarakat dan Cendekiawan Banten (AMMCB) & Pemimpin Redaksi bantenpopuler.com

Dalam analisis kebijakan publik, sebuah keputusan negara jarang berdiri sebagai peristiwa tunggal yang terisolasi. Ia selalu meninggalkan jejak spasial, preseden regulasi, dan pola keterhubungan yang dapat dibaca apabila kita meletakkan dokumen-dokumen resmi di atas satu meja yang sama. Pola itulah yang kini tampak terang-benderang ketika kita membedah dua peristiwa krusial di ujung barat Pulau Jawa pada pertengahan November 2026.

Di panggung konferensi perubahan iklim COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan wacana memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Argumen yang dibangun bertumpu pada narasi mitigasi bencana: kekhawatiran bahwa gempa bumi, tsunami, atau letusan Gunung Anak Krakatau sewaktu-waktu dapat memusnahkan populasi badak bercula satu yang terkonsentrasi di satu lanskap.

Namun, hanya berselang empat hari, laporan investigatif media pada 16 November 2026 menyingkap fakta kontras dari dalam negeri. Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ternyata telah digambar masuk ke dalam arsiran Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten.

Sebagai elemen kontrol publik, kita tidak perlu tergesa-gesa jatuh pada kesimpulan konspiratif bahwa relokasi badak sengaja dirancang untuk melapangkan karpet merah pertambangan. Sampai hari ini, tidak ada dokumen hukum yang membuktikan transaksi sebab-akibat di antara keduanya. Namun, menolak spekulasi bukan berarti menutup mata terhadap kontradiksi kebijakan. Ketika dua arah kebijakan bertemu dalam satu ruang ekologis yang sama, publik wajib mengujinya menggunakan tiga pisau bedah sekaligus: presisi hukum tata ruang, rasionalitas sains konservasi, dan ingatan sejarah masyarakat Banten.

Membaca Pola Spasial dan Path Dependency Regulasi

Untuk membangun kritik yang kokoh dan tidak mudah dipatahkan oleh dalih birokratis, kita harus mendudukkan rezim hukum pertambangan secara presisi. Penetapan WUP memang tidak sama dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Secara administratif, WUP baru merupakan delineasi ruang yang menjadi dasar penetapan wilayah izin, bukan lampu hijau bagi kapal keruk atau alat berat untuk langsung mengeksploitasi sumber daya alam. Masih ada gerbang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) serta instrumen kajian dampak lingkungan yang harus dilalui.

Kendati demikian, dalam studi kebijakan publik dikenal konsep path dependency atau ketergantungan jalur kebijakan. Sekali sebuah ruang dimasukkan ke dalam peta perencanaan ekstraktif seperti WUP, negara sebenarnya sedang membuka pintu gerbang administratif pertama dan menciptakan preseden tata ruang yang sewaktu-waktu dapat diaktivasi oleh kepentingan modal. Pernyataan Kepala Dinas ESDM Banten bahwa WUP tidak otomatis membuat tambang beroperasi justru menjadi alasan paling sahih bagi publik untuk menuntut keterbukaan: komoditas apa yang diincar di perairan sekitar Ujung Kulon, bagaimana batas koordinat pastinya, dan kajian ekologis apa yang mendasarinya?

Pola keterhubungan ini menjadi kian mengkhawatirkan ketika kita menarik garis spasial dari barat ke timur. Di sisi perairan sekitar TNUK muncul arsiran WUP baru, sementara di sisi timur kawasan tepatnya di kompleks geologi Cibaliung, Kabupaten Pandeglang terdapat riwayat konsesi tambang emas seluas sekitar 1.340 hektare milik PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam). Meski IUP perusahaan tersebut telah dicabut dan operasinya berhenti pada 2022, laporan kuartal III 2026 mengungkap masih adanya upaya pemulihan IUP tersebut di tengah riset geologi mengenai potensi mineralisasi emas di kawasan Cibaliung.

Di tengah kepungan potensi ekstraktif dari sisi laut dan darat itu, kebijakan moratorium penerbitan IUP baru yang diumumkan Pemerintah Provinsi Banten pada 1 Januari 2026 melalui surat bernomor 500.10.2.3/001-DESDM/SATGAS/I/2026 ternyata menyisakan lubang menganga. Ruang lingkup moratorium daerah tersebut hanya memagari mineral bukan logam dan batuan—sama sekali tidak menyentuh mineral logam maupun perencanaan ruang laut. Di sinilah terlihat jelas disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah yang menempatkan ekosistem Ujung Kulon dalam posisi rentan.

Menguji Urgensi Relokasi dengan Kacamata Sains

Jika kita bergeser ke aspek ilmiah, wacana relokasi badak Jawa ke Alas Purwo pun menyisakan tanda tanya besar dalam disiplin biologi konservasi dan ekologi bentang alam (landscape ecology).

Pertama, secara empiris dan evolusioner, badak Jawa bukanlah spesies asing yang rapuh menghadapi dinamika alam Selat Sunda. Selama berabad-abad, satwa purba ini terbukti mampu bertahan di semenanjung Ujung Kulon melewati letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883, tsunami Selat Sunda pada 2018, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau pada September 2026 yang menurut catatan resmi Balai TNUK tidak menimbulkan dampak langsung terhadap populasi badak. Mengangkat narasi ancaman bencana sebagai alasan tunggal relokasi tanpa membuka pemodelan risiko geologi dan ekologi secara transparan justru mengaburkan urgensi ilmiahnya.

Kedua, dalam literatur biologi konservasi, translokasi megafauna soliter yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan mikrohabitat seperti Rhinoceros sondaicus menyimpan risiko stres fisiologis, gangguan reproduksi, hingga kematian yang tidak kecil. Pengembangan habitat kedua tidak bisa diputuskan di panggung diplomasi iklim sebelum melalui pengujian ketat mengenai daya dukung vegetasi pakan (carrying capacity), profil patogen lokal, hingga viabilitas genetik sebuah kehati-hatian yang pada akhirnya diakui pula oleh Kementerian Kehutanan melalui Siaran Pers Nomor SP.713/HKLN/11/2026 yang menegaskan bahwa rencana tersebut baru sebatas gagasan awal.

Ketiga, pendekatan ekologi bentang alam mengajarkan bahwa batas taman nasional hanyalah garis imajiner di atas peta administratif. Sistem kehidupan di Ujung Kulon bekerja melalui keterhubungan erat antara hutan hujan dataran rendah, zona pesisir, dan ekosistem perairan di sekitarnya. Aktivitas ekstraktif di wilayah perairan penyangga berpotensi mengubah dinamika sedimentasi pantai, mencemari kualitas air, dan mengganggu keseimbangan pesisir yang menopang habitat badak. Maka, berbicara tentang penyelamatan badak Jawa sambil membiarkan perairan di sekitar rumahnya masuk ke dalam peta perencanaan tambang adalah sebuah paradoks ilmiah. Konservasi sejati menuntut perlindungan keutuhan ekosistem secara menyeluruh, bukan sekadar memindahkan satwa ke luar habitat aslinya.

Tanah Jawara dan Ekologi Sakral yang Tak Boleh Diusik

Lebih jauh lagi, para perumus kebijakan di pusat sering kali gagal membaca dimensi sosio-historis dan antropologis ruang yang mereka petakan. Banten bukanlah tanah kosong tanpa ingatan kolektif. Sebutan Tanah Jawara lahir dari ratusan tahun sejarah perlawanan rakyat Banten melawan monopoli dagang dan kerakusan eksploitasi sumber daya sejak era Sultan Ageng Tirtayasa mematahkan cengkeraman kolonial hingga perlawanan kaum ulama dan jawara mempertahankan kedaulatan tanah kelahirannya. Sejarah mengajarkan satu hukum sosial yang konsisten di tanah ini: rakyat Banten tidak pernah tinggal diam ketika ruang hidupnya diusik atas nama kepentingan segelintir elite.

Bagi masyarakat Banten, Ujung Kulon juga jauh melampaui sekadar hamparan hutan konservasi atau angka statistik dalam laporan karbon internasional. Ujung Kulon adalah ruang sakral. Di sanalah bersemayam titik-titik keramat yang menjadi jangkar spiritualitas dan peradaban Banten mulai dari Gua Sanghyang Sirah di titik paling barat Pulau Jawa, Pulau Panaitan, Gunung Payung, hingga petilasan dan makam keramat para leluhur serta para penyebar syiar Islam. Menggambar arsiran wilayah tambang di perairan sekitar Ujung Kulon sama artinya dengan mengusik marwah spiritual dan kehormatan Tanah Jawara.

Mengembalikan Kompas Kebijakan Negara

Pada titik ini, pemerintah harus membuktikan bahwa komitmen konservasi bukan sekadar retorika di forum internasional. Aliansi Mahasiswa, Masyarakat dan Cendekiawan Banten (AMMCB) menegaskan bahwa ketertutupan informasi dan ego sektoral antara Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus segera diakhiri.

Kementerian ESDM wajib membuka secara terang-benderang peta koordinat pasti, jenis komoditas mineral, serta kajian dampak lingkungan di balik penetapan WUP perairan sekitar Ujung Kulon dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Pada saat yang sama, Kementerian Kehutanan harus memublikasikan naskah kajian ilmiah dan analisis risiko bencana yang mendasari wacana relokasi badak Jawa agar dapat diuji secara objektif oleh kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Lebih dari itu, negara wajib memberikan jaminan hukum bahwa status TNUK, perairan penyangganya, serta seluruh situs sakral di dalamnya tidak akan pernah dikurangi atau dipertaruhkan demi kepentingan tambang.

Ujung Kulon bukan tanah tak bertuan yang bebas dikavling di atas meja birokrasi. Ia adalah benteng keanekaragaman hayati terakhir di barat Jawa sekaligus mahkota spiritual yang diwariskan lintas generasi. Menyelamatkan badak Jawa berarti menjaga Ujung Kulon tetap utuh ekologinya, sains perlindungannya, dan kesakralan Tanah Jawara.

Tentang Penulis: Sapnudi adalah aktivis sosial-kebijakan, Koordinator Aliansi Mahasiswa, Masyarakat dan Cendekiawan Banten (AMMCB), serta Pemimpin Redaksi portal berita bantenpopuler.com yang fokus mengawal isu ekologi, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik di Provinsi Banten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

BAZNAS Banten Gelar Rakorda 2026, Gubernur Andra Soni Dorong Zakat Lebih Produktif dan Berdampak

17 Nov 2026 - 15:25 WIB

BAZNAS Banten Gelar Rakorda 2026, Gubernur Andra Soni Dorong Zakat Lebih Produktif dan Berdampak

AMMCB Apresiasi Polda Banten Bangun BLK, Pemprov Diminta Serius Atasi Pengangguran

16 Nov 2026 - 12:28 WIB

AMMCB Apresiasi Polda Banten Bangun BLK, Pemprov Diminta Serius Atasi Pengangguran

AMMCB Ikut Bersuara soal Dana Nasabah Rp70 Juta Raib, Sapnudi Desak BRI Rangkasbitung Transparan

16 Nov 2026 - 05:10 WIB

AMMCB Ikut Bersuara soal Dana Nasabah Rp70 Juta Raib, Sapnudi Desak BRI Rangkasbitung Transparan

Dua Kali Somasi Tak Digubris, ASP Law Firm Layangkan Somasi Ketiga kepada BRI Rangkasbitung

16 Nov 2026 - 05:03 WIB

Dua Kali Somasi Tak Digubris, ASP Law Firm Layangkan Somasi Ketiga kepada BRI Rangkasbitung

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

13 Nov 2026 - 07:24 WIB

Ratusan Guru Sekolah Khusus se-Banten Berkumpul di Lebak, Perkuat Semangat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

PKB Lebak Angkat Gagasan Sosialisme Islam, Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Dibedah dalam Diskusi Publik

11 Nov 2026 - 09:24 WIB

PKB Lebak Angkat Gagasan Sosialisme Islam, Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Dibedah dalam Diskusi Publik

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

11 Nov 2026 - 09:05 WIB

BAZNAS Banten Gandeng OPD, Perluas Gerakan Zakat di Lingkungan Pemprov

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar

10 Nov 2026 - 11:06 WIB

AMMCB Jembatani Keluhan Masyarakat, Dorong Perumdam Tirta Kalimaya Benahi Persoalan dari Akar
Trending Banten