LEBAK — Distribusi LPG tabung 3 kilogram atau yang dikenal masyarakat sebagai gas melon kembali menjadi sorotan. Hasil penelusuran lapangan menemukan adanya aktivitas penjualan LPG 3 kilogram dari sebuah pangkalan yang berada di kawasan Jalan Kotabaru, yang diduga tidak sepenuhnya menyasar konsumen penerima subsidi sebagaimana ketentuan distribusi LPG tertentu.
Pangkalan tersebut hingga berita ini ditulis belum diketahui secara jelas identitas maupun nama usahanya. Demikian pula dengan siapa pemilik pangkalan dan dari agen mana LPG 3 kilogram tersebut diperoleh, masih menjadi tanda tanya.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa LPG 3 kilogram dari pangkalan tersebut diduga tidak hanya diperoleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga disalurkan secara langsung kepada sejumlah warung dan pelaku usaha mikro/UMKM.
Pola penjualannya pun menjadi perhatian.
Alih-alih konsumen datang langsung ke pangkalan untuk melakukan transaksi, berdasarkan hasil penelusuran, tabung LPG 3 kilogram tersebut justru diduga dikirim langsung oleh pihak pangkalan kepada sejumlah pelanggan usaha.
Bukan Sekadar Soal Jual-Beli
Persoalannya bukan semata-mata mengenai adanya transaksi LPG 3 kilogram.
Yang menjadi pertanyaan adalah siapa penerima akhirnya, bagaimana mekanisme transaksi dilakukan, apakah penerima tersebut terdata sebagai pengguna LPG 3 kilogram, serta bagaimana pencatatan transaksi dilakukan oleh pangkalan.
Kementerian ESDM telah menetapkan mekanisme pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram. Sejak 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kilogram diarahkan hanya untuk pengguna yang telah terdata, sementara pengguna yang belum terdata harus melakukan pendaftaran melalui subpenyalur atau pangkalan resmi.
Bahkan, Ditjen Migas ESDM menyebut transaksi LPG 3 kilogram di subpenyalur/pangkalan wajib dicatat melalui sistem digital (Merchant Apps/Pangkalan).
Karena itu, pola distribusi yang ditemukan di Jalan Kotabaru patut diperiksa lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Apalagi, pemerintah sendiri menempatkan pendataan di tingkat pangkalan sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Ditjen Migas juga menjelaskan bahwa pendataan tersebut dilakukan pada konsumen di pangkalan, bukan sampai ke tingkat pengecer atau warung.
Warung dan UMKM Perlu Diverifikasi Statusnya
Temuan bahwa LPG 3 kilogram diduga dikirim kepada warung-warung dan pelaku UMKM tidak serta-merta berarti seluruh transaksi tersebut melanggar aturan.
Sebab, kelompok usaha mikro memang termasuk kelompok pengguna yang dapat menjadi sasaran LPG tertentu dengan persyaratan tertentu. Ditjen Migas menjelaskan bahwa pengguna usaha mikro yang belum terdata dapat mendaftar dengan menunjukkan KTP, KK, serta bukti foto kegiatan usaha kepada subpenyalur/pangkalan.
Dengan demikian, persoalan utamanya adalah apakah para penerima LPG tersebut benar-benar terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagai pengguna yang berhak.
Jika distribusi dilakukan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria pengguna LPG 3 kilogram, maka kondisi tersebut patut menjadi objek pemeriksaan pengawasan.
Begitu pula jika terdapat transaksi yang tidak dicatat sebagaimana mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Siapa Pangkalan dan Agen Pemasoknya?
Investigasi lapangan juga menemukan persoalan lain yang tidak kalah penting.
Sampai berita ini disusun, identitas pangkalan di Jalan Kotabaru tersebut belum berhasil diperoleh secara jelas. Nama pemilik pangkalan, nomor izin atau identitas subpenyalur, hingga agen resmi yang memasok LPG 3 kilogram ke pangkalan tersebut juga belum terkonfirmasi.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang semestinya dapat dijawab melalui pengawasan pemerintah:
Apakah pangkalan tersebut merupakan subpenyalur resmi LPG 3 kilogram?
Siapa agen resmi yang memasok LPG kepada pangkalan tersebut?
Berapa kuota LPG 3 kilogram yang diterima setiap periode?
Berapa jumlah konsumen yang tercatat dalam transaksi digital?
Apakah seluruh tabung yang keluar dari pangkalan tercatat dalam sistem?
Dan yang paling penting:
Apakah LPG 3 kilogram tersebut benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang masuk kategori pengguna yang berhak menerima subsidi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan, bukan sekadar berdasarkan informasi lapangan.
⁸Pemerintah Diminta Buka Data Pangkalan
Ditjen Migas ESDM sendiri menyediakan daftar subpenyalur LPG 3 kilogram berdasarkan provinsi, termasuk Provinsi Banten. Data tersebut menjadi salah satu rujukan untuk mengetahui keberadaan subpenyalur resmi.
Karena itu, keberadaan pangkalan di Jalan Kotabaru tersebut perlu dicocokkan dengan data resmi pemerintah.
Jika terdaftar, masyarakat berhak mengetahui identitas pangkalan, agen pemasok, mekanisme penyaluran, serta pola pencatatan transaksi LPG subsidi tersebut.
Sebaliknya, apabila ternyata tidak tercatat sebagai subpenyalur resmi, maka persoalannya menjadi berbeda dan perlu ditindaklanjuti oleh instansi pengawasan sesuai kewenangannya.
Jangan Sampai Subsidi Berhenti di Tengah Jalan
Program subsidi LPG 3 kilogram pada dasarnya ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah telah melakukan transformasi penyaluran dengan sistem pendataan pengguna agar subsidi semakin tepat sasaran.
Karena itu, ketika di lapangan muncul pola distribusi yang diduga lebih banyak menyasar pelanggan usaha melalui mekanisme pengiriman langsung, maka transparansi menjadi penting.
Bukan berarti setiap warung atau UMKM otomatis dilarang menggunakan LPG 3 kilogram. Yang perlu dipastikan adalah status penerima, kepatuhan terhadap mekanisme pendataan, pencatatan transaksi, serta kesesuaian distribusi dengan ketentuan yang berlaku.
Di sinilah peran pengawasan pemerintah diperlukan.
Hingga berita ini dilansir, upaya memperoleh konfirmasi dari pihak yang diduga sebagai pemilik pangkalan di Jalan Kotabaru belum membuahkan hasil.
Demikian pula pihak agen yang memasok LPG 3 kilogram ke pangkalan tersebut belum berhasil dikonfirmasi.
Karena identitas pemilik pangkalan dan agen pemasok belum terverifikasi, media ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan subsidi.
Namun, temuan mengenai pola distribusi tersebut layak mendapat perhatian dan pemeriksaan dari pihak terkait.
Pertanyaan sederhananya: ke mana sebenarnya LPG 3 kilogram yang keluar dari pangkalan tersebut disalurkan, siapa penerimanya, dan apakah seluruh transaksi tersebut tercatat sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah?
Jawaban atas pertanyaan itu kini berada pada pihak pangkalan, agen pemasok, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
Investigasi ini masih terbuka dan dapat diperbarui setelah pihak pangkalan, agen pemasok, Pertamina, maupun instansi terkait memberikan klarifikasi.
