Oleh: Yudistira Ketua Umum BARALAK NUSANTARA
LEBAK — Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam praktik jurnalistik yang profesional. Keduanya bukan semata-mata mekanisme ketika terjadi keberatan terhadap sebuah pemberitaan, melainkan bagian dari tanggung jawab pers dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan kepercayaan publik.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang berdasarkan fakta serta memberikan ruang yang proporsional bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberitaan.
Karena itu, ketika seseorang, lembaga, atau pihak tertentu merasa terdapat informasi yang perlu diluruskan, hak jawab dan hak koreksi harus dipandang sebagai mekanisme yang wajar dalam kehidupan pers.
Hak jawab memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan atau merasa berkepentingan terhadap suatu pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Sementara hak koreksi berkaitan dengan hak untuk membetulkan informasi yang dinilai tidak tepat atau keliru.
Kedua mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip pers yang mengedepankan akurasi dan keberimbangan. Pers yang profesional tidak hanya berani mengungkap informasi kepada publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
Hal tersebut juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.
Dalam konteks tersebut, penggunaan hak jawab maupun hak koreksi tidak semestinya dipandang sebagai tekanan terhadap kebebasan pers. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan instrumen untuk memastikan pemberitaan tetap berada dalam koridor etika dan prinsip jurnalistik.
Pers memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, kebebasan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.
Dengan demikian, hak jawab dan hak koreksi seharusnya menjadi bagian dari budaya jurnalistik yang sehat. Media yang terbuka terhadap koreksi justru menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.
Pada akhirnya, menjaga kualitas pemberitaan bukan hanya mengenai seberapa cepat sebuah informasi disampaikan kepada publik, tetapi juga mengenai seberapa bertanggung jawab media memastikan informasi tersebut akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hak jawab dan hak koreksi bukan beban bagi pers. Keduanya merupakan bagian dari kehormatan dan tanggung jawab jurnalistik dalam menjaga kepercayaan publik.
