LEBAK | BantenPopuler.com —Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak) di Kabupaten Lebak berlangsung tegang. Massa aksi menyoal kebijakan Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang dinilai telah melenceng dari ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Lebak dan berlanjut ke Gedung DPRD Kabupaten Lebak itu sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha merangsek ke halaman gedung dewan. Namun, situasi berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Baralak Nusantara, Nofi Agustina, menegaskan bahwa kepemimpinan Bupati Lebak saat ini telah menunjukkan gejala penyimpangan dari aturan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pengawas PDAM Tirta Multatuli, yang dianggap cacat secara administratif dan melanggar mekanisme yang diatur dalam regulasi.
“Dalam mengangkat Plt Dewas PDAM, Bupati jelas tidak memahami aturan. Jika kebijakan dijalankan tanpa dasar hukum yang kuat, maka rakyatlah yang akan menjadi korban,” ujar Nofi di tengah orasi.
Menurut Nofi, kondisi ini menunjukkan adanya anomali kepemimpinan di Kabupaten Lebak, di mana keputusan strategis diambil tanpa memperhatikan aspek normatif dan hukum yang berlaku.
“Kabupaten Lebak sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kebijakan yang tidak berlandaskan aturan hanya akan melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Massa aksi kemudian mendesak DPRD Lebak untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki berbagai kebijakan kepala daerah yang diduga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
Usai berorasi, perwakilan Baralak Nusantara diterima oleh Komisi III DPRD Kabupaten Lebak untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam forum tersebut, Baralak menyampaikan sejumlah poin dugaan pelanggaran kebijakan dan meminta agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas.
“Kami berharap DPRD tidak diam. Lembaga legislatif harus berdiri di sisi rakyat dan memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan,” tegas Nofi.
Aksi Baralak Nusantara tersebut menjadi bentuk kritik publik terhadap arah kepemimpinan daerah. Baralak menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Lebak agar tetap berpihak kepada rakyat dan tidak keluar dari koridor hukum.
editor: Yusiatira
