SERANG, Bantenpopuler.com – Ironi menyayat hati tengah terjadi di Provinsi Banten. Di saat angka kemiskinan pada Maret 2025 masih tercatat 5,63% atau setara dengan 772,78 ribu jiwa, para wakil rakyat di DPRD Banten justru bergelimang fasilitas dan anggaran jumbo yang digelontorkan dari APBD.
Koordinator Lembaga Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Provinsi Banten, Yogi Prabowo, menegaskan bahwa jika diakumulasikan, gaji dan tunjangan anggota DPRD Banten mencapai hampir Rp 100 juta per bulan per orang.
“Jumlah itu sungguh tidak masuk akal, bahkan sangat berlebihan bila dibandingkan dengan kondisi rakyat Banten yang masih berkubang dalam kemiskinan,” tegas Yogi dalam keterangannya, Kamis (18/09).
Yogi yang juga ikut dalam aksi akbar bersama mahasiswa di DPR RI menilai, para wakil rakyat di Banten sudah kehilangan nurani.
“Mereka duduk di kursi empuk ber-AC, padahal hakikatnya adalah pekerja rakyat. Saya minta mereka segera beristigfar dan instropeksi diri, sebab semua fasilitas itu berasal dari keringat rakyat Banten,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, seorang anggota DPRD Banten rata-rata mengantongi Rp 1,3 miliar per tahun atau setara dengan Rp 108.397.613 per bulan, di luar perjalanan dinas. Bahkan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD masih mendapat tambahan fasilitas kendaraan dinas senilai Rp 43 juta per bulan.
“Ini jelas-jelas bentuk pembangkangan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan Presiden Prabowo. Inpres itu jelas memerintahkan agar anggaran negara dimanfaatkan maksimal untuk rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat,” tandas Yogi.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan efisiensi belanja APBN dan APBD sebesar Rp 306,69 triliun.
Di antaranya:
Pengurangan Belanja Seremonial
Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50%
Pembatasan Belanja Honorarium, fokus pada kinerja
“Semua poin itu jelas-jelas diabaikan oleh DPRD Banten,” kecam Yogi.
Ancaman Aksi Besar
Lebih lanjut, Yogi menyebut pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Pemprov Banten terkait alokasi anggaran jumbo ini. Jika tak ada respon serius, ia memastikan opsi aksi unjuk rasa besar-besaran tidak bisa dihindari.
“Langkah ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga menyengsarakan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Suara kami adalah suara rakyat Banten yang selama ini dimarginalkan oleh sistem yang timpang dan penuh keistimewaan elit,” ujarnya lantang.
Hingga berita ini dipublikasikan, Sekwan DPRD Banten, Subhan, lebih memilih bungkam. Ia enggan menjawab kritik keras publik, seolah diam adalah jalan aman di tengah derasnya sorotan terhadap anggaran ratusan miliar yang mengalir deras ke kantong anggota DPRD.
editor: Yudistira
