LEBAK | Bantenpopuler.com — Dana sertifikasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lebak, Banten, dilaporkan selalu cair tepat waktu dan masuk utuh ke rekening pribadi penerima. Negara menyebut dana tersebut sebagai tunjangan profesi—imbalan atas sertifikat pendidik, beban jam mengajar, serta pengabdian guru. Namun, di balik notifikasi transfer yang senyap itu, muncul cerita lain yang selama ini hanya beredar dari ruang guru ke ruang guru.
Seorang guru ASN di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Lebak mengungkapkan kepada Bantenpopuler.com, bahwa setelah dana sertifikasi cair, kerap muncul arahan tidak tertulis kepada para guru penerima.
“Setelah sertifikasi cair, biasanya ada arahan,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Arahan tersebut, menurut sumber, tidak pernah dituangkan dalam surat edaran maupun dibahas dalam rapat resmi. Informasi itu disampaikan secara lisan dan berulang, dari kepala sekolah kepada guru-guru penerima dana sertifikasi.
Jumlah Berbeda, Pola yang Sama
Sumber menjelaskan, guru penerima sertifikasi diarahkan untuk menyerahkan sebagian dana yang baru saja diterima. Besaran nominalnya tidak seragam dan disebut bergantung pada kebijakan masing-masing kepala sekolah.
“Bervariasi. Tergantung kebijakan kepala sekolah,” katanya singkat.
Nominal setoran disebut berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per guru. Angka yang tampak kecil jika berdiri sendiri, namun menjadi signifikan ketika dikalikan jumlah guru dan dilakukan secara berulang. Tidak ada kwitansi, tidak ada laporan resmi, dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban tertulis.
Tidak Dipaksa, Namun Tertekan
Sumber menegaskan, tidak pernah ada paksaan langsung atau ancaman terbuka kepada guru yang enggan menyerahkan dana. Namun, tekanan hadir melalui cara yang lebih halus.
“Kalau ada yang tidak menyerahkan, itu jadi bahan omongan,” ujarnya.
Dalam birokrasi pendidikan, tekanan sosial semacam itu dinilai cukup efektif. Ia tidak meninggalkan jejak administrasi, tetapi mampu menciptakan rasa tidak nyaman dan keterasingan.
“Namanya juga bawahan. Kami tahu posisi,” lanjut sumber tersebut.
Ke Mana Dana Itu Mengalir?
Menurut penuturan sumber, dana yang dikumpulkan disebut-sebut dialokasikan ke beberapa pos. Salah satunya untuk operator sekolah, yang kerap dipahami sebagai alasan solidaritas internal.
Namun, cerita tidak berhenti di sana.
“Ada juga rumor untuk pihak dinas pendidikan,” ungkapnya. “Tapi saya tidak bisa memastikan. Itu hanya disampaikan secara lisan oleh kepala sekolah.”
Sumber menekankan, informasi tersebut masih sebatas rumor. Namun, justru di wilayah abu-abu itulah kegelisahan para guru tumbuh dan bertahan.
Hak Personal yang Diminta Kembali
Bagi sumber, persoalan mendasar terletak pada status dana sertifikasi sebagai hak personal guru. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening pribadi, bukan melalui kas sekolah atau mekanisme kolektif.
“Secara pribadi, tentu kami keberatan,” katanya. “Tapi mau bagaimana lagi.”
Pernyataan itu mencerminkan situasi banyak guru lain yang memilih diam. Bukan karena menyetujui praktik tersebut, melainkan karena merasa tidak memiliki pilihan dalam relasi struktural.
Baralak: Ada Masalah Etik dan Tata Kelola
Direktur Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak), Yudistira, menilai praktik tersebut—jika benar terjadi—tidak bisa dipandang sebagai urusan internal sekolah semata.
“Dana sertifikasi adalah hak personal guru yang dilindungi regulasi nasional. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan pengumpulan atau pungutan atas dana tersebut, apalagi melalui relasi struktural,” tegas Yudistira.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata soal nominal, melainkan relasi kuasa antara atasan dan bawahan.
“Ketika arahan datang dari atasan, meskipun tanpa paksaan tertulis, unsur tekanan tetap ada. Di situlah persoalan etik dan tata kelola muncul,” ujarnya.
Yudistira menegaskan, semua pihak tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, praktik yang berlangsung dalam ruang sunyi justru membutuhkan pengawasan aktif.
“Inspektorat dan lembaga pengawas harus turun. Bukan untuk menghukum lebih dulu, tetapi untuk membuka terang,” katanya.
Hingga laporan ini disusun, Bantenpopuler.com masih berupaya meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak serta pihak-pihak terkait.
Kisah ini bukan semata tentang satu sekolah atau satu kepala sekolah. Ia mencerminkan pola: praktik yang tidak tercatat, bertahan karena dianggap wajar, dan berlangsung di bawah relasi kuasa. Di tengah itu, para guru memilih diam demi stabilitas, sementara dana negara diduga diminta kembali setelah sampai ke tangan penerimanya.
Di Lebak, setoran itu mungkin tak pernah tercatat di atas kertas. Namun jejaknya, menurut para guru, terasa nyata dalam keseharian.
Editor | Yudistira
