Lebak, 27 November 2025 — Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lebak ke-197 berubah menjadi gelombang protes oleh Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati dan Kantor DPRD Lebak, Selasa siang. Aksi berlangsung menegangkan setelah massa membakar ban sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi daerah. Polisi yang berjaga berusaha menghalangi dan memadamkan api, sehingga terjadi aksi saling dorong antara aparat dan mahasiswa.
Aksi dimulai dengan longmarch dari Makam Pahlawan menuju pusat pemerintahan daerah. Titik tersebut dipilih sebagai simbol penghormatan kepada para pendiri bangsa yang memperjuangkan keadilan. Massa bergerak dengan dresscode hitam, menandakan duka atas kondisi sosial Kabupaten Lebak yang dinilai masih jauh dari harapan meski telah berusia hampir dua abad.
Dalam orasinya, IMALA menilai bahwa di usia 197 tahun, Lebak masih dihadapkan pada persoalan fundamental, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga dugaan lemahnya pengawasan kebijakan publik. Mahasiswa menilai momentum HUT Lebak seharusnya menjadi momen evaluasi, bukan euforia perayaan formalistik.
Dalam aksi tersebut, massa IMALA menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:
1. Prioritaskan pemerataan kesempatan kerja dan akses ekonomi masyarakat.
2. Percepat perbaikan infrastruktur jalan secara merata di seluruh wilayah Lebak.
3. Perluas akses layanan kesehatan hingga pelosok.
4. Penuhi kebutuhan tenaga pendidik sebagai prioritas pembangunan SDM.
5. Tegakkan hukum dan hentikan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan serta diduga lemah pengawasannya.
6. Wujudkan transparansi penggunaan APBD 2025.
Kordinator Aksi IMALA, Sapnudi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kecintaan terhadap daerah, bukan upaya menciptakan konflik.
“Aksi ini bukan kebencian, tetapi cinta paling jujur untuk daerah. Jika rakyat diam, penderitaan akan terus diwariskan. 2 Desember bukan hanya tanggal, tetapi panggilan untuk menyelamatkan masa depan Lebak.”
— Sapnudi.
IMALA berkomitmen akan terus mengawal isu-isu publik dan mendesak pemerintah agar menghadirkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
