Menu

Mode Gelap
7 Tahun Tak Terima Bansos, Lansia di Lebak Baru Tahu Namanya Tercatat sebagai Penerima Lebak Berjuang di Tengah Keterbatasan, Kepemimpinan Hasbi Jayabaya Diharapkan Membawa Kesejahteraan Rakyat Potensi Pemborosan Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp1,75 Triliun per Pekan, Celios Desak Evaluasi Total IMALA Demo Kenaikan Dana Reses 22,8 Persen di DPRD Lebak, Soroti Krisis Empati Wakil Rakyat Dugaan Korupsi Pengadaan Interactive Flat Panel Menguat, BPI KPNPA RI Siapkan Aksi ke Kejati Banten Disnaker Lebak Respons Desakan Aktivis Soal K3 di Port Cemindo

Ekonomi

Potensi Pemborosan Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp1,75 Triliun per Pekan, Celios Desak Evaluasi Total

badge-check


					Studi yang dirilis Center of Economics and Law Studies (Celios) pada Februari 2026 mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp1,75 triliun per minggu akibat makanan terbuang dalam program Makan Bergizi Gratis. (bantenpopuler.com) Perbesar

Studi yang dirilis Center of Economics and Law Studies (Celios) pada Februari 2026 mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp1,75 triliun per minggu akibat makanan terbuang dalam program Makan Bergizi Gratis. (bantenpopuler.com)

bantenpopuler.com Studi internal yang dirilis oleh Center of Economics and Law Studies (Celios) pada Februari 2026 mengungkap potensi kerugian negara yang sangat besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam skenario maksimal, potensi makanan yang terbuang diperkirakan mencapai Rp1,75 triliun setiap minggu.

Temuan tersebut menyoroti risiko pemborosan anggaran apabila program MBG tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, terutama saat pemerintah menargetkan cakupan hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

design4223

Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menjelaskan bahwa dalam skenario maksimal, potensi makanan yang terbuang dapat mencapai sekitar 175 juta porsi per minggu. Jika dikonversi ke nilai anggaran, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp1,75 triliun dana negara yang berpotensi terbuang setiap pekan.

“Potensi pemborosan ini muncul apabila distribusi, kualitas makanan, dan penerimaan anak-anak terhadap menu yang disediakan tidak dikelola secara optimal,” ujar Isnawati dalam laporan studi tersebut.

Dalam skenario khusus pada Februari 2026, Celios juga mencatat potensi uang yang terbuang masih berada pada kisaran Rp1,7 triliun per minggu apabila program berjalan pada skala maksimal.

Penelitian Celios mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berpotensi menyebabkan makanan dari program MBG tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat, di antaranya:

  1. Cita rasa makanan tidak sesuai selera anak-anak.
  2. Masalah higienitas dapur umum dan proses distribusi.
  3. Kualitas dan standar gizi makanan yang dipertanyakan.

Menurut Celios, faktor-faktor tersebut dapat memicu tingginya angka makanan yang tidak dimakan dan akhirnya terbuang.

Celios Desak Audit dan Reformasi Program

Melihat potensi pemborosan yang sangat besar, Celios merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap program MBG guna melakukan evaluasi menyeluruh.

Selain itu, lembaga tersebut juga mendesak adanya audit terbuka dan transparansi anggaran agar pengelolaan program dapat lebih akuntabel serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Studi ini menjadi perhatian serius karena program MBG saat ini tengah berupaya mencapai target 82,9 juta penerima manfaat, yang menjadikannya salah satu program sosial terbesar yang dibiayai negara dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan nilai anggaran yang sangat besar, Celios menilai penguatan tata kelola, pengawasan distribusi, serta kualitas makanan menjadi faktor krusial agar program tersebut tidak justru menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Sumber: Center of Economics and Law Studies

Editor | Yudistira

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Abah Elang Mangkubumi Ingatkan Arah Pembangunan Tetap Berbasis Kebudayaan

27 Februari 2026 - 21:46 WIB

Abah Elang mangkubumi

BARALAK Siap Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Pungutan Rp10–15 Juta per Dokumen di Dinas LHK Banten Disorot Tajam

27 Februari 2026 - 11:42 WIB

Tampak depan Kantor DLHK Provinsi Banten dengan latar pepohonan hijau, dilengkapi headline “Somasi tidak digubris, Baralak siapkan langkah hukum” serta subjudul dugaan pungutan Rp10–15 juta per dokumen.

Dua Proyek APBD Banten Akan di Laporkan Aktivis ke APH, Baralak: Infrastruktur Bermasalah Ancam Keselamatan Publik

26 Februari 2026 - 07:33 WIB

Dua Proyek APBD Banten Disorot Aktivis Antikorupsi

Abah Elang Mangkubumi Tegur Perjanjian Dagang Indonesia–AS

23 Februari 2026 - 07:31 WIB

IMG 20260110 WA0069 e1768025257106

Peringati HPN 2026, DPW MOI Banten Gelar Bakti Sosial dan Edukasi Sejarah di Situs Salakanagara

7 Februari 2026 - 19:11 WIB

Kegiatan bakti sosial dan edukasi sejarah DPW MOI Banten dalam rangka HPN 2026 di Situs Salakanagara, Pandeglang

Aktivis Nilai SE Pembatasan HP Sekolah Banten Hanya Meniru DKI Jakarta

2 Februari 2026 - 10:14 WIB

Aktivis pendidikan mengkritik Surat Edaran pembatasan handphone di sekolah Banten
Trending Banten