JAKARTA | Bantenpopuler.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memperketat pengawasan terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, termasuk dengan memantau arus kas pada rekening tabungan para pejabat hingga level eselon III.
Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya saat menghadiri dan melantik sejumlah pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengingatkan agar seluruh pejabat pajak tidak bermain-main dengan kewenangan yang diemban.
“Saya punya akses ke seluruh pejabat. Yang saya periksa sampai eselon III. Untuk eselon I, sebagian besar juga saya lihat,” ujar Purbaya.
Rekening Diawasi di Luar LHKPN
Purbaya mengungkapkan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan saldo tabungan pejabat DJP cenderung masih dalam batas kewajaran. Namun demikian, ia menegaskan tidak akan lengah, mengingat pegawai di sektor keuangan dinilai memiliki kemampuan menyamarkan kondisi keuangan agar tampak normal.
“Jangan anggap enteng. Saya masih bisa melihat dari sumber lain, dan pihak lain juga bisa melihat dari sudut yang lain. Yang terpenting, Anda harus bersih dan lurus. Kalau itu dijaga, tidak akan ada masalah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengecekan rekening tersebut dilakukan di luar mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data LHKPN akan dicocokkan secara berlapis dengan data perbankan dari tahun ke tahun.
“LHKPN kami cek masuk akal atau tidak, lalu kami bandingkan dengan data perbankan. Jadi pejabat kami tidak bisa lagi bersembunyi dari pengawasan,” kata Purbaya.
Siap Rombak Besar DJP dan Bea Cukai
Selain pengawasan rekening, Purbaya memastikan akan segera melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat oknum pegawai.
“Kami akan mengambil langkah strategis hingga tingkat kantor wilayah. Mutasi akan dilakukan. Ini peringatan keras, bukan hanya untuk pegawai pajak, tetapi juga Bea Cukai dan pegawai Kemenkeu lainnya,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, perombakan tersebut bukan yang terakhir. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, rotasi dan mutasi dalam skala lebih besar akan kembali dilakukan.
“Ini bukan karena ada emosi atau ingin gaya-gayaan. Negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” tegasnya.
Sanksi Tegas hingga Pencopotan Jabatan
Purbaya menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Bentuk sanksi mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga penghentian jabatan, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
Menurutnya, kasus-kasus yang kini ditangani KPK menjadi pelajaran penting bahwa praktik penyimpangan tidak pernah berdiri sendiri. Pengawasan berjenjang dari atasan menjadi kunci utama.
“Saya ingatkan, bawahan tidak bekerja sendirian. Atasan wajib mengawasi. Jangan sampai terlibat, tapi juga jangan sampai kecolongan,” pungkas Purbaya.
Editor | Bantenpopuler.com
