SERANG | Bantenpopuler.com – Polemik klaim aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atas lahan Situ Rawa Enang dan Situ Pasar Raut yang berlokasi di Desa Kemuning, Kabupaten Serang, terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian serius datang dari Ketua LSM KARAT, Iwan Hermawan, yang akrab disapa Adung Lee.
Sorotan tersebut menguat setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menerbitkan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kepada PT Jaya Perkasa Sasmita pada tahun 2022, sementara di saat yang sama lahan tersebut diklaim sebagai aset milik Pemprov Banten.
Sebagai bentuk kontrol publik, Iwan Hermawan secara resmi telah mengirimkan surat permohonan informasi dan data kepada Gubernur Banten, guna meminta bukti kepemilikan yang sah atas klaim aset Situ Rawa Enang dan Pasar Raut.
Tidak hanya kepada Gubernur Banten, surat permohonan informasi tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas PUPR Kabupaten Serang, Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Cidurian, dan Cidanau (BBWSC), serta Dinas PUPR Provinsi Banten, untuk memperoleh kejelasan administrasi dan legalitas aset.
Khusus kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, Iwan Hermawan juga meminta soft copy berita acara pengembalian lahan seluas 10 hektare dari PT Jaya Perkasa Sasmita kepada Pemprov Banten. Permintaan itu dimaksudkan untuk memastikan apakah pengembalian tersebut merupakan aset milik negara atau justru diperuntukkan bagi fasilitas umum (fasum) atau prasarana, sarana, dan utilitas (pasos).
Sementara itu, BBWSC turut dimintai keterangan tertulis terkait surat balasan yang pernah disampaikan kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, termasuk lampiran titik koordinat lahan, guna memastikan keakuratan dan kesesuaian data spasial.
Menurut Iwan Hermawan, Pemprov Banten wajib menunjukkan bukti kepemilikan yang sah agar tidak menimbulkan pertanyaan publik. Ia mempertanyakan, mengapa Pemkab Serang berani menerbitkan izin PKKPR, serta mengapa muncul berita acara pengembalian aset, sementara Kepala Desa Kemuning secara terbuka di media menyatakan memiliki bukti kepemilikan sah atas nama masyarakat.
“Pemerintah harus menghormati hak-hak masyarakat dan tidak boleh mengambil secara paksa dengan tuduhan bahwa aset pemerintah telah diperjualbelikan oleh oknum kepala desa atau pihak lainnya,” tegas Iwan Hermawan.
Ia juga berharap tidak terjadi rekayasa administrasi dalam proses pengembalian lahan seluas 10 hektare dari PT Jaya Perkasa Sasmita kepada Pemprov Banten, demi menjaga transparansi dan keadilan bagi masyarakat.
Editor | Bantenpopuler.com
