Menu

Mode Gelap
Plang Penutupan Galian Cadas di Desa Paja Hilang, Diduga Akan Kembali Beroperasi, IMALA Soroti Pengawasan Di Tengah Keterbatasan, Ibu Irma Bangun Kemandirian dan Gerakkan Disabilitas Lewat PNM Mekaar Konsumen Mancanegara Kunjungi Galeri Batik Chanting Lebak, Bukti UMKM Lokal Kian Mendunia Peserta Kecewa, Program “Terima Kasih Muadzin” Dinilai Tak Jelas dan Berpotensi PHP Karang Taruna Kabupaten Serang Perkuat Mental dan Spiritual Pemuda Dari Guru Bantu hingga Kepala Sekolah: Kisah Inspiratif Umsaroh, Pendidik Lebak yang Sukses Bangun UMKM Batik Canting

berita

Kadis PUPR Banten Arlan Marzan Dilaporkan ke Kejagung, Diduga Terlibat Penyimpangan Proyek Jalan Rp87,6 Miliar

badge-check


					Keterangan Foto Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi proyek jalan Ciparay–Cikumpay senilai Rp87,6 miliar. (Foto: Dok. BantenPopuler.com) Perbesar

Keterangan Foto Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi proyek jalan Ciparay–Cikumpay senilai Rp87,6 miliar. (Foto: Dok. BantenPopuler.com)

LEBAK | Bantenpopuler.com – Nama Arlan Marzan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan tajam publik. Ia dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan Ciparay–Cikumpay senilai Rp87,6 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Laporan resmi tersebut diajukan oleh dua organisasi masyarakat sipil, yakni Gema Kosgoro Banten dan Banten Corruption Watch (BCW). Keduanya menuding adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam proses pelaksanaan proyek strategis tersebut.

design4223

Dalam laporannya, pelapor melampirkan sejumlah bukti penting, di antaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024, dokumentasi foto lapangan, serta dokumen kontrak proyek yang mengungkap adanya kelebihan pembayaran lebih dari Rp10 miliar dan denda keterlambatan senilai Rp2,9 miliar yang hingga kini belum disetorkan ke kas daerah.

Tak hanya itu, hasil verifikasi independen di lapangan menemukan dugaan manipulasi serius dalam penggunaan material. Material beton yang digunakan tidak sesuai spesifikasi e-katalog resmi, sehingga mengindikasikan adanya perubahan dokumen pengadaan dan pengalihan pemasok tanpa izin dari pihak berwenang.

Proyek yang seharusnya menjadi bagian dari peningkatan konektivitas wilayah justru menjadi sumber polemik. PT Lambok Ulina, perusahaan penyedia proyek tersebut, disebut tidak memenuhi kualifikasi teknis. Berdasarkan penelusuran, kantor perusahaan di Jakarta Timur hanya berupa bangunan kecil tanpa aktivitas operasional berarti.

BCW menilai kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Dinas PUPR Banten. “Kami mendesak Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya kongkalikong antara penyedia dan pejabat PUPR,” tegas salah satu perwakilan BCW dalam keterangannya.

Hingga berita ini diterbitkan, Arlan Marzan belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang dilayangkan ke Kejagung tersebut. Tim Bantenpopuler.com masih berupaya mengonfirmasi ke pihak Dinas PUPR Banten untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut.

Editor | Bantenpopuler.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Plang Penutupan Galian Cadas di Desa Paja Hilang, Diduga Akan Kembali Beroperasi, IMALA Soroti Pengawasan

27 Maret 2026 - 13:46 WIB

IMG 20260325 WA0056 e1774619314453

Di Tengah Keterbatasan, Ibu Irma Bangun Kemandirian dan Gerakkan Disabilitas Lewat PNM Mekaar

25 Maret 2026 - 23:39 WIB

IMG 20260326 WA0007

Peserta Kecewa, Program “Terima Kasih Muadzin” Dinilai Tak Jelas dan Berpotensi PHP

19 Maret 2026 - 20:25 WIB

Screenshot 2026 03 20 03 13 31 55 1c337646f29875672b5a61192b9010f9

Karang Taruna Kabupaten Serang Perkuat Mental dan Spiritual Pemuda

19 Maret 2026 - 11:50 WIB

IMG 20260319 WA0110

Baralak Nusantara Desak Penertiban Parkir Liar di Pusat Kota Rangkasbitung

15 Maret 2026 - 06:48 WIB

20260315 183913

Kepala SDN Malabar Bantah Isu Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Cibadak Lebak

14 Maret 2026 - 20:11 WIB

file 000000003544720b8fbec1ed8bbc50d1
Trending berita