Jakarta, Bantenpopuler.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengkritik keras Menteri Keuangan Purbaya lantaran jurus likuiditas jumbo yang ia andalkan gagal mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan kinerja kredit perbankan.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman mengatakan dana pemerintah sebesar Rp 276 triliun yang ditempatkan di perbankan tidak mampu membuat ekonomi bergairah.
Hal itu terlihat dari permintaan kredit yang masih lesu di angka 7 % alias masih jauh dari ekspektasi pemerintah.
Arif juga menyoroti langkah Purbaya menarik kembali dana sebanyak Rp75 triliun yang disimpan di perbankan merupakan bukti nyata kegagalan Menteri koboy tersebut mentransformasi ekonomi nasional sebagaimana yang ia gaungkan pada saat awal menjabat.
“Sejak awal dilantik Menteri Keuangan optimis bahwa banjir likuiditas akan mampu menggerakkan sektor ril. Tapi faktanya tidak terjadi. Saya kira Presiden harus segera melakukan evaluasi kinerja Purbaya,” tegas Arif.
Menurut Arif persoalan yang dihadapi pengusaha di Indonesia bukan pada likuiditas perbankan. Melainkan tingginya suku bunga kredit yang membuat ruang gerak mereka untuk ekspansi bisnis terbatas.
“Saya kira kita mengalami over likuiditas hal itu terbukti menurut data BI undisbursed loan atau kredit yang belum disalurkan per November 2025 masih sangat besar yakni Rp2.509,4 triliun atau setara dengan 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia” ujar Arif.
Jadi masalahnya bukan pada keterbatasan likuiditas. Tapi tingginya suku bunga. Sepanjang tahun ini saja, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berada di level 8,96 % per November 2025 padahal BI rate sudah di level 4,75%.
Yang kedua, menurut Arif penyebab kredit seret di Indonesia disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 masih di angka 124.
Pelemahan daya beli ini juga tercermin dari data tabungan rumah tangga yang tergerus.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan rata-rata simpanan per rekening pada Oktober 2025 hanya mencapai Rp 6,04 juta, turun dari Rp 6,58 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Fenomena tersebut harus dijawab oleh Pemerintah. Bahkan PP KAMMI menyarankan agar Menteri Keuangan segera menurunkan PPN menjadi 9 persen untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Agung Munandar mengatakan bahwa penurunan tarif PPN merupakan langkah strategis yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Kebijakan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan secara keseluruhan menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujar Agung.
