LEBAK | Bantenpopuler.com — Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Lebak, Rabu (4/3/2026). Aksi tersebut memprotes kenaikan dana reses anggota dewan sebesar 22,8 persen yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat Kabupaten Lebak.
Dalam demonstrasi itu, massa membentangkan spanduk berisi kritik tajam dan membakar bebegig (orang-orangan sawah) yang ditempeli foto Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, sebagai simbol kekecewaan atas kebijakan tersebut.
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam IMALA melakukan long march sambil membawa spanduk bertuliskan kritik terhadap dugaan kebocoran APBD Lebak, Rabu (4/3/2026).
Koordinator aksi, Akmal, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan dana reses di tengah berbagai persoalan daerah mencerminkan krisis empati wakil rakyat terhadap kebutuhan publik.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, ini soal moral politik. Ketika rakyat menghadapi krisis gizi, pendidikan, dan ancaman bencana, yang justru dinaikkan adalah anggaran reses tanpa indikator kinerja yang jelas,” tegas Akmal dalam orasinya.
Menurutnya, Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada indeks kebencanaan yang tinggi, persoalan stunting, serta angka putus sekolah yang memprihatinkan. Namun, transparansi penggunaan dana reses dinilai belum pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kenaikan dana reses DPRD Lebak ini mencapai miliaran rupiah. Seharusnya memperkuat representasi rakyat, bukan sekadar agenda seremonial atau konsolidasi elektoral,” ujarnya.
IMALA juga mengingatkan bahwa fungsi dan kewenangan DPRD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mahasiswa menilai, apabila fungsi anggaran tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan pengawasan tidak berjalan efektif, maka legitimasi moral lembaga perwakilan patut dipertanyakan.
Akmal menambahkan, persoalan mendasar seperti jalan rusak, keterbatasan fasilitas kesehatan, ruang kelas tidak layak, hingga akses ekonomi masyarakat kecil seharusnya menjadi prioritas fiskal pemerintah daerah.
“Prioritas anggaran semestinya menyentuh kebutuhan publik secara langsung, bukan memperbesar belanja internal lembaga,” tandasnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Lebak terkait tuntutan mahasiswa.
IMALA mendesak DPRD Lebak membuka data penggunaan dana reses secara transparan dan memastikan arah kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Editor | Bantenpopuler.com
(Tegas • Faktual • Tajam)
