PANDEGLANG — Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Bupati Pandeglang, Kamis (3/9/2026), berlangsung tegang. Massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Ratusan mahasiswa sebelumnya bergerak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang dengan melakukan long march dari kawasan Gedung Balai Budaya Pandeglang.
Sesampainya di depan Kantor Bupati Pandeglang, massa langsung menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
Situasi kemudian memanas ketika sejumlah mahasiswa berupaya masuk ke area Kantor Bupati. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha membatasi pergerakan massa sehingga terjadi aksi saling dorong.
Ketegangan kembali terjadi ketika massa berusaha mendekati pintu masuk gedung. Aparat kemudian membuka akses agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi di lingkungan kantor pemerintahan tersebut.
Setelah menyampaikan tuntutan di Kantor Bupati, mahasiswa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Di lokasi tersebut, massa kembali terlibat aksi saling dorong dengan aparat ketika berupaya masuk ke dalam gedung.
Situasi akhirnya berangsur kondusif setelah sejumlah anggota DPRD Pandeglang menemui mahasiswa dan membuka ruang dialog untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Soroti Infrastruktur hingga PAD
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Koordinator aksi, Rafiudin, menilai kepemimpinan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani bersama Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi belum mampu merealisasikan sejumlah janji politik kepada masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan. Mahasiswa menilai kerusakan jalan di sejumlah wilayah masih menghambat mobilitas masyarakat dan dapat berdampak terhadap akses terhadap berbagai pelayanan publik.
Rafiudin bahkan meminta Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut.
“Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang telah gagal memimpin dan harus mengundurkan diri,” tegas Rafiudin.
Selain infrastruktur, mahasiswa mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut mereka, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi terhadap berbagai sumber PAD yang tersedia, bukan justru menurunkan target penerimaan daerah.
“Setiap tahun target PAD tidak pernah tercapai, tapi bukannya mengoptimalkan potensi PAD malah menurunkan target PAD,” ujar Rafiudin.
Soroti Anggaran DPRD
Mahasiswa juga mengkritisi kinerja DPRD Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.
Massa meminta anggaran tersebut dievaluasi dan mempertimbangkan penggunaannya untuk kebutuhan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, mahasiswa turut mendesak pemerintah daerah dan DPRD mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta anggaran belanja pegawai.
Setelah melakukan aksi dan berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Pandeglang, kegiatan unjuk rasa tersebut berakhir dalam kondisi yang lebih kondusif.
Mahasiswa berharap tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti pada dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
baca berita lengkap dan terbaru hanya di BantenPopuler.com
