LEBAK — Ada yang janggal dalam data desil di Kabupaten Lebak. Saat menyambangi masyarakat, Anggota DPRD Lebak Medi Juanda, SH, menemukan seorang warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, namun tercatat dalam desil 9. Temuan ini mendorong DPRD untuk mempertanyakan akurasi data dan membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat.
Medi mengatakan, temuan tersebut diperoleh ketika dirinya turun langsung menemui masyarakat dan melihat kondisi tempat tinggal warga. Kondisi rumah yang ditemuinya dinilai tidak mencerminkan gambaran masyarakat yang tergolong dalam kelompok kesejahteraan tinggi.
“Ketika saya turun langsung dan menyambangi masyarakat, saya menemukan ada warga yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, tetapi berdasarkan data masuk desil 9. Ini tentu perlu kita pertanyakan dan verifikasi,” ujar Medi Juanda.
Menurut Medi, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena data desil menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program dan kebijakan sosial.
Ia menilai, apabila terdapat perbedaan antara kondisi faktual masyarakat dengan data yang tercatat dalam sistem, maka perlu dilakukan verifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan sasaran program pemerintah.
“Yang kita persoalkan bukan semata-mata angka desilnya. Yang paling penting adalah apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Kalau ternyata tidak sesuai, harus ada evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Medi mengungkapkan, DPRD Kabupaten Lebak akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Kementerian Sosial (Kemensos), serta DPR RI.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penetapan desil sekaligus mendorong adanya verifikasi dan pemutakhiran data terhadap masyarakat yang ditemukan tidak sesuai antara kondisi lapangan dan data.
Medi juga mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa agar lebih aktif melakukan pengecekan kondisi masyarakat. Menurutnya, pendataan tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi nyata warga.
“Kalau di lapangan kita menemukan masyarakat yang kondisinya seperti ini, tentu harus ada mekanisme untuk mengoreksi dan memperbaiki datanya. Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan perhatian justru terkendala karena persoalan data,” tegasnya.
Ia berharap BPS dan Kemensos dapat memberikan perhatian terhadap temuan tersebut serta memastikan mekanisme pemutakhiran data berjalan secara akurat dan transparan.
Sebab, kata Medi, ketepatan data sangat menentukan keberhasilan program pemerintah, terutama program yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
